Ketika Hak Pekerja Diabaikan

Oleh: Sani Rohendi Apriad*

Dimuat dalam Harian Inilah Koran, 25 April 2012


Mencengangkan ketika membaca berita tentang banyaknya 5.425 perusahaan mengabaikan iuran jamsostek yang notabene iuran tersebut merupakan hak pekerja (inilahkoran, 19-4-2012).

Satu lagi masalah bagi para pekerja muncul, belum selesai mereka dihantui bayang-bayang kenaikan harga BBM, kini mereka dihadapkan pada sebuah kasus tidak dibayarnya iuran pekerja (peserta jamsostek) oleh pihak perusahaan.

Besaran nominal angka yang belum dibayar bukanlah angka yang kecil. Bahkan besarannya mencapai Rp. 250 miliar. Yang lebih ironisnya lagi bahwa angka tersebut adalah kenaikan angka dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 230 miliar. Artinya kasus terabaikannya hak pekerja bukan terjadi kali ini saja, kasus tersebut sudah berangsur-angsur dari tahun sebelumnya.

Total dana yang belum dibayar perusahaan berasal dari beberapa jaminan-jaminan yang cukup penting seperti jaminan hari tua (JHT) yang mencapai Rp. 196 miliar, jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp. 24 miliar, jaminan kematian sebesar Rp. 11 miliar, dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebesar Rp. 18 miliar. Semua itu terbagi dalam komposisi kota Bekasi yang mengantongi piutang mencapai Rp. 131 miliar dari 444 perusahaan, Bogor Rp. 60,1 miliar dari 124 perusahaan, Bandung sebesar 39,7 miliar  dari  169 perusahaan, dan Cikarang sebesar Rp. 26 miliar ari 189 perusahaan (inilahkoran, 19-4-2012).

Yang menjadi pertanyaan besar adalah  mengapa kasus yang  pernah terjadi sebelumnya bisa terjadi lagi di tahun sekarang? Bahkan keadaannya lebih parah. Seharusnya pihak-pihak terkait menjadikan kasus merugikan ini menjadi bahan evaluasi sebagai pijakan untuk tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Tidak dibayarkannya iuran pekerja bukanlah perkara yang remeh temeh. Hal ini merupakan suatu bentuk tidak profesionalnya perusahaan yang berimbas terhadap minimnya perlindungan para pekerjanya. Ketidakprofesionalan ini patut kita curigai sebagai bentuk lain dari penggelapan dana karena regulasi dana yang bergerak sudah tidak sesuai dengan prosedurnya. Jika sudah seperti itu jelas ini merupakan sebuah kasus pelanggaran hukum.

Uluran Tangan
Terjadinya kasus terabaikannya hak pekerja yang diakibatkan oleh piutang jamsostek yang cukup tinggi perlu mendapat uluran tangan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga terkait  maupun masyarakat. Pemerintah dalam kasus ini harus berperan penuh sebagai pelindung rakyatnya yang mengalami ketidakadilan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat dijadikan kekuatan yuridis untuk  menindaklanjuti masalah ini. Pemerintah juga dapat mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan lainnya seperti Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Pemerintah (PP) dan lain-lain dalam menuntaskan kasus ini karena semata-mata hal tersebut adalah upaya dalam memberangus hal-hal yang menghambat pembangunan bangsa dan melindungi rakyat dari bentuk-bentuk ketidakadilan.

Lembaga-lembaga terkait pun harus melakukan berbagai pembenahan di semua lini. Terutama bagi pihak Jamsostek sendiri harus sesegera mungkin menindaklanjuti kasus yang merugikan ini melalui langkah-langkah yang bersifat taktis dan strategis agar kasus yang pernah terjadi tidak berangsur-angsur berulang-ulang kembali. Langkah yang saat ini dijalani pihak jamsostek Jabar Banten berupa penandatanganan kerjasama dengan pihak kejaksaan tinggi (Kejati) Jabar patut diapresiasi. 

Kita berharap melalui upaya tersebut masalah yang terjadi dapat benar-benar tuntas teratasi, sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang masih menyisakan utang harus merasa malu dan mawas diri. Perusahaan yang memiliki kredibilitas tentu akan senantiasa mematuhi berbagai prosedur yang ada bukannya melakukan berbagai pelanggaran.  Perusahaan-perusahaan tersebut harus sesegera mungkin melunasi utang. Hal tersebut  merupakan langkah yang profesional terutama dalam hal melindungi para pekerjanya.

Peran masyarakat pun dinilai sangat penting, masyarakat dapat bertindak sebagai “problem controler” terhadap segala aktivitas yang terjadi di sekelilingnya. Jika terjadi sesuatu yang ganjil dapat sesegera mungkin melakukan upaya-upaya yang kongkret seperti melakukan pengaduan kepada pihak terkait atau pun lembaga hukum setempat.

Maka dari itu langkah-langkah tersebut diharapkan dapat berimplikasi dengan  baik setidaknya mampu meminimalisasi kelalaian suatu perusahaan yang merugikan para pekerjanya. Dengan demikian langkah-langkah yang dilakukan tersebut mampu menciptakan layanan jamsostek yang profesional sehingga berimbas pada terpenuhinya hak-hak pekerja dan memperlancar laju pembangunan bangsa.


*Sekretaris Jenderal Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) Universitas Pendidikan Indonesia, Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

0 Comments