Hardiknas: Hari “Diskriminasi” Nasional

oleh Sany Rohendi Apriad*

dimuat dalam harian inilahkoran 03 Mei 2012

Hari ini, tepatnya tanggal 2 Mei, seluruh bangsa Indonesia memperingati momentum hari pendidikan nasional (hardiknas) setiap tahunnya. Tidak sekadar momentum atau seremonial belaka, namun di hari ini pula kita dapat memikirkan masa depan bangsa melalui perenungkan hakikat pendidikan yang selama ini diselenggarakan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat. Sedangkan menurut filsuf asal Brazil, Paolo Freire, pendidikan adalah alat untuk memanusiakan manusia.


Namun, kiranya pengertian-pengertian pendidikan di atas pada akhirnya hanya menjadi kalimat-kalimat yang penuh dengan penghianatan jika dibenturkan dengan realitas hari ini. Karena pada kenyataannya pendidikan tak ubahnya sebuah barang yang mudah untuk dipolitisisasi, dan dijejali dengan kepentingan-kepentingan para penguasa hingga berefek pada  hal-hal yang kentara dengan nuansa diskriminatif.


Diskrimnasi Pendidikan
'Diskriminasi’, kata yang bernada sarkasme jika kemunculannya terdengar di negara yang telah mengikrarkan dirinya dengan semboyan ‘Bhineka Tunggal Ika’ dan menujunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Berbagai dikotomi yang sengaja diciptakan telah merekontruksi kata diskriminasi begitu lekat dengan dunia pendidikan. Mulai dari pendikotomian yang unggul di kelas internasinonal, yang memble di kelas reguler; pembangunan pendidikan di kota bermegah-megah, sedangkan di desa diabaikan; pendidikan di wilayah barat sangat diperhatikan, sedangkan di wilayah timur dianaktirikan;  sekolah negeri yang dininabobokan sedangkan sekolah swasta luput dari perhatian; kesempatan pendidikan bagi si kaya terbuka lebar, sedangkan bagi si miskin tertutup finansial.

Pendikotomian tersebut secara tidak langsung telah menciptakan kasta-kasta dalam kehidupan (terutama bagi yang kaya dan yang miskin). Kondisi tersebut telah menggiring kita kembali ke masa lalu, ke masa kelam ke zaman yang membagi rakyat Indonesia ke dalam kelas priyayi dan kelas jelata.

Padahal pada masa itu para pahlawan kita seperti Ki Hajar Dewantara berjuang untuk menghancurkan sistem kehidupan yang berkasta-kasta. Dengan menjadikan pendidikan sebagai media untuk mencapai perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya.

Celakanya lagi, pendikotomian yang melahirkan diskriminasi dalam dunia pendidikan justru dibangun pada masa kini. Hal itu dapat dilihat dari rencana legalisasi suatu prodak hukum yaitu Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) yang sempat tertunda beberapa waktu lalu dalam proses pengesahannya di meja DPR.

Nuansa diskriminasi dalam RUU PT (naskah revisi 7 april) dapat dilihat salah satunya dalam pasal 77 ayat 1: “PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang  diterima dan tersebar pada semua Program Studi”.

Arti dari pasal tersebut ialah PTN wajib menampung mahasiswa yang kurang mampu minimal 20% (angka yang sangat minim) dari seluruh kuota mahasiswa tetapi hanya diperuntukan bagi orang-orang yang berpotensi akademik (pintar).

Secara tersurat, pasal tersebut jelas-jelas membuka mata kita semua bahwa adanya diskriminasi bagi yang pintar dan yang kurang pintar. Hal ini sekaligus menyiratkan tertutupnya kesempatan bagi yang kurang pintar dan kurang mampu. Padahal pendidikan adalah hak semua orang, bukan hak orang kaya ataupun hak orang pintar. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan kata lain RUU PT telah bertentangan dengan UUD 1945.

Nuansa diskriminasi dalam RUU PT juga telah bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan sikap diskriminatif atas dasar apapun.

Jika nuansa diskriminasi dalam pendidikan telah merajalela bahkan diperparah dengan legalisasi suatu undang-undang, maka jelas hal ini hanya akan memperlebar jurang pemisah ‘si miskin dan si kaya’,  ‘si pintar dan si bodoh’, dalam konteks ini jelas yang diuntungkan ialah si kaya dan si pintar.

Miris nan Ironis, seakan tidak ada keadilan bagi kaum-kaum yang tragis. Semangat kemerdekaan dan cita-cita luhur UUD 45 hanya sekedar hitam di atas putih belaka. Tidak ada implementasi tetapi keran-keran penghianatan yang terjadi. Oleh sebab itu, kita harus kembali pada garis awal hakikat pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan adalah alat untuk memanusiakan manusia, alat sebagai perjuangan serta hakikat pendidikan yang termaktub dalam UUD 45 dan UU Sisdiknas.

Memberangus hal-hal yang diskriminatif adalah salah satu jalan menjauhi kegelapan menuju terangnya dunia pendidikan. Dengan demikian, hal tersebut akan berimbas pada kualitas pendidikan yang menjungjung tinggi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya pembatasan atas dasar apapun. Pendidikan seperti inilah yang diidam-idamkan seluruh rakyat Indonesia.


*Sekretaris Jendral UKSK, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Tertarik terhadap dunia pendidikan sejak pertama kali masuk UKSK.

0 Comments