Sepenggal Kisah Rakyat Indonesia


 Oleh Moch. Vichi Fadhli*


Sebut saja, apa yang sudah kita dapatkan dari hasil belajar selama 12 tahun di sekolah?

“yaa, tentu saja banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya bisa membaca, menghitung, dan yang terpenting agar menuntun saya menjadi orang yang sukses dan kaya raya.”

“lalu bagaimana kesuksesan itu bisa diraih?”

“Kita harus menjadi pribadi yang pintar melihat situasi, ketika ada peluang, kita harus ambil dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.”

“Lalu, ketika ada seseorang yang untung, pasti ada pihak yang rugi, nah bagaimana menyikapi pihak yang merugi itu.”

“Inilah dunia. Siapa yang mampu bertahan, dialah yang menang. Dunia penuh dengan aroma persaingan. Dengan membuktikan pada hidup bahwa segala kesuksesan yang diraih butuh kerja keras dan pengorbanan. Ini agar saya dapat memotivasi orang-orang yang belum beruntung agar mau berjiwa kompetitif dan janganlah mengeluh ketika kita mengalami kesulitan.”

***

Mungkin itu sepintas jawaban yang terlihat cerdas tapi sebenarnya didalam itu penuh persoalan.Inilah hasil dari pendidikan jaman Orde Baru sampai era kontemporer. Dimana kita banyak diajarkan teori-teori ala borjuasi. Cara yang ditempuh dalam menggapai keberhasilan melalui kerja keras dan mengilhami kesuksesan-kesuksesan yang ditampilkan oleh borjuasi besar saat ini. Rakyat dipaksa untuk menerima arus persaingan pasar yang kian menggila.

Sangat disayangkan. Justru di dalamnya terdapat esensi buruk yaitu ketika segala sesuatunya berkiblat pada tatanan masyarakat yang penuh dengan hitung-hitungan untung-rugi, Negara Indonesia yang kita cintai ini justru menjadi korban dari penghisapan ekonomi kapitalis global.

Sebelumnya, Negara (baca: pemerintah) telah mempersilakan dengan senang hati kepada negeri-negeri imperialis untuk menanam modalnya, dan menyalurkan investasi yang menggiurkan. Dimana sebenarnya Indonesia memiliki tempat yang sangat kaya akan sumber daya alam, wilayahnya pun sangat strategis dalam ranah pasar global. Ini ditambah ketika pemerintah menyatakan “investasi Indonesia harus kompetitif”, hingga diberikannya jaminan biaya produksi yang semurah-murahnya bagi para investor. Bentuk jaminan ini yaitu berupa pajak yang murah pada para investor, dan upah buruh yang murah jika dibanding dengan negara-negara yang lain. Sehingga negeri-negeri imperialis yang membuka usaha di Indonesia akan mendapatkan untung yang berlipat ganda.

Sepertinya terlalu lama zaman Orba berkuasa dengan segala macam ideologinya. Justru era kini pemerintah masih melanggengkan segala bentuk teori yang ada. Rakyat senantiasa digiring bahwa kebenaran itu telah disetir sedemikian rupa. Kesejahteraan bisa diraih justru lewat jalan kapitalisme global.

Justru karena kita sebagian besar rata-rata mengenyam kurikulum pendidikan yang sama, akhirnya sebagian dari kita pun berpendapat bahwa memang harusnya seperti itu, jika Indonesia ingin maju kita harus menerima perusahaan-perusahaan asing dalam mengolah kekayaan alam Indonesia. Jika tidak, Indonesia tidak akan pernah maju dan sejahtera.

Kita semakin ditegaskan dengan pertanyaan-pertanyaan, ambil contoh ketika menilik persoalan PT. Freeport di Papua,
“jika Freeport ditarik, maka apakah rakyat Indonesia mampu mengolah sumber daya alam tersebut dengan baik?” “apakah rakyat bisa merasakan modernisasi tekhnologi, dan apakah perekonomian akan tetap berjalan di Papua?”

Mestinya kita bertanya balik, “Ekonomi manakah yang berjalan baik di Papua? Bukankah justru kini Rakyat Papua termasuk rakyat termiskin di Indonesia?” bahkan pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Papua adalah yang terendah.

Sungguh ironi lagi, saat saya pernah mendapatkan suatu pertanyaan. Pertanyaan yang datang dari soal UAS PKN , begini bunyinya,
 “akhir-akhir ini Negara Indonesia tengah diguncang dengan aksi-aksi anarkistis Rakyat Papua, Bagaimanakah peran kita dan peran pemerintah agar mampu meredam gerakan-gerakan ekstremis Rakyat Papua yang dapat mengancam ketahanan Nasional dan keutuhan NKRI?”

Jika pertanyaannya seperti itu, maka kita Tanya balik kembali, “Lalu ada apa yang sebenarnya terjadi di Papua sehingga mengakibatkan rakyatnya marah? Pernahkah pemerintah memperhatikan kondisi kemiskinan di Papua?”

Lalu siapa yang harus disalahkan? Bukankah pemerintah telah berusaha keras untuk memajukan perekonomiannya. Pemerintah selalu berpendapat bahwa dengan memberikan tempat untuk  perusahaan asing di Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat. Kita lupa kalau fokus pemerintah hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi yang hilang adalah pemerataan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Semakin tegas rasanya pemerintah selalu tidak berpihak pada rakyat. Rakyat pun senantiasa dibodohi lewat pendidikan yang tidak ilmiah. Di sekolah nyatanya kita justru diajarkan ilmu-ilmu menyesuaikan diri menghadapi globalisasi. Bukannya ilmu untuk mengkritisi globalisasi dan menjelaskan secara sistemik dampak buruk dari globalisasi itu sendiri.

Pendidikan di Indonesia pada akhirnya hanya menghasilkan orang-orang yang berjiwa individualis. Individu yang hanya memperhatikan kepentingannya masing-masing tanpa melihat realitas sosial. Inilah suatu dampak ketika seseorang justru akan semakin teralienasikan pada otak-otak yang berorientasi pasar. Hingga pada akhirnya sekolah banyak menelurkan orang-orang yang pintar, tapi kepintaran mereka digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan berpihak pada para tuan-tuan modal.

Penindasan Kaum Buruh dan Tani Semakin Mencolok
Memang sungguh naif melihat Indonesia di bawah jerat Setengah Jajahan Setengah Feodal (SJSF) kini. Kita dipaksa menerima perlakuan yang diskriminatif. Buruh selalu diupah murah yang jauh pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Imperialis justru semakin menghisap hasil lebih lewat perusahaan-perusahaannya. Lalu mengamankan hasil lebih dari produksinya itu lewat birokrasi, dengan jalan politik upah murah.

Di samping itu para petani harus selalu berhadapan dengan panjangnya corong bedil dan gagahnya seragam aparat polisi. Dikarenakan memberontak saat tanahnya dirampas oleh perusahaan. Perusahaan kembali tidak kehabisan akal untuk memonopoli tanah berhektar-hektar dan mengamankan alat produksinya lewat skema hubungannya dengan para kapitalis birokrasi. Aparat keamanan menjadi alat yang tepat untuk mengamankan alat produksi dan menindas rakyat tani yang melawan.

Demikian yang terjadi pada beberapa bulan terakhir kita diramaikan oleh gerakan-gerakan protes rakyat terkait konflik agraria. Misalnya dengan aksi rakyat Pringgabaya Lombok Timur yang berurusan dengan persoalan tambang pasir besi yang berakhir pada diusirnya Bupati saat meninjau lokasi pertambangan. Selain itu aksi protes Petani Pangalengan terhadap PDAP yang mematok lahan sempalan yang telah lama bertahun-tahun dipakai bercocok tanam. Para petani Pangalengan sampai menduduki kantor PDAP yang kesal karena para petani sering mengalami intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh preman-preman bayaran dan aparat keamanan. Lalu kita juga ingat aksi rakyat Bima, dan Sape yang menolak pertambangan yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Dan juga kasus Mesuji di Lampung yang mengakibatkan jatuhnya 30 korban jiwa.

Sebenarnya masih banyak dan tidak dapat terpaparkan secara lengkap jika dibuktikan di tulisan ini. Ini membuktikan bahwa negara tidak pernah mampu memihak pada rakyat miskin, seperti buruh dan kaum tani. Watak pemerintahan yang masih pro imperialisme dan sisa feodalisme yang masih hidup justru mengantarkan Negara pada lubang kematiannya sendiri.

Lalu masihkah kita terus menyalahkan rakyat yang melawan? Perubahan memang berjuta-juta karya massa. Pun tidak jarang, perubahan harus selalu mengalirkan darah dari tubuh-tubuh kaum tertindas.

*Kepala Departemen Jaringan Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI. Bergiat juga di Front Mahasiswa Nasional (FMN). 

0 Comments