Pahlawan Devisaku Sayang, Pahlawanku Malang

Oleh Ari Nursenja Rivanti*

Dimuat di Harian Inilah Koran, 6 Desember 2012

Sumber gambar: indo-jubail.blogspot.com

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dari kekayaan tersebut, menjadikan Indonesia sebagai daya tarik tersendiri bagi negara-negara Imperialis. Bagaimana tidak, ratusan pertambangan batu bara, minyak bumi, dan mineral lainnya ada di bumi pertiwi ini. Dengan kekayaan alam yang sebegitu melimpah ruah, seharusnya dapat menjadi modal pembangunan sumber daya manusianya.

Pada kenyataannya, Indonesia malah melahirkan sumber daya manusia yang rendah kualitasnya. Minimnya aksesibilitas terhadap pendidikan, menjadi masalah awal yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Maka wajar bila bangsa kita kalah dalam persaingan kerja. Malang tak dapat ditolak, jelas sudah lapangan pekerjaan di Indonesia sedikit jumlahnya, upah kerja pun minim besarnya, maka mencari kerja ke negeri lain begitulah baiknya. Para pekerja yang memilih jalan tersebut biasa kita istilahkan sebagai buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kondisi Ironis
Keberadaan buruh migran Indonesia merupakan konsekuensi logis dari minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini, dari 107 juta angkatan kerja kita lebih dari 60 persen bekerja di sektor informal. Dengan minimnya lapangan kerja di dalam negeri, otomatis semakin banyak melahirkan buruh migran. Hal ini kian parah dengan rendahnya pendidikan pekerja Indonesia. Dari total 107 juta angkatan kerja Indonesia, hanya 7 sampai 8,3 juta jiwa saja yang berpredikat sebagai lulusan PT atau Diploma. Sedangkan hampir 50 juta jiwa merupakan lulusan SD dan selebihnya adalah lulusan SMP dan SMA.

Hingga detik ini, hampir 7,8 juta jiwa bekerja sebagai buruh migran. Dari jumlah tersebut, hanya 4,3 juta jiwa yang memiliki dokumen lengkap atau legal, sisanya adalah ilegal. Sering kali buruh mingran disebut sebagai pahlawan devisa negara. Hal ini dikarenakan setiap buruh migran yang ingin bekerja di luar negeri harus membayar visa kerja, remitansi, dan dana-dana lainnya yang masuk dalam pendapatan negara.

Namun, sedikit orang yang mengerti tentang kondisi pilu buruh migran itu sendiri. Para calon buruh migran yang ada di penampungan, sebagian besar dijaring oleh para agen penyalur swasta yang merupakan mandat dari UU Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri no 39 tahun 2004. UU tersebut, mengatur tentang mekanisme rakyat Indonesia untuk menjadi buruh migran.

Akan tetapi, UU tersebut tidaklah terlalu berpihak bagi buruh migran. Hal ini dikarenakan dalam UU tersebut, buruh migran tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan hak-hak dasarnya. Hal ini diakibatkan oleh maraknya agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan para buruh migran baik yang ada di luar negeri maupun dan di dalam penampungan sementara.

Selain itu, pemerintah terkesan melepaskan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran. Tentu kita masih ingat kasus Sumiati yang disiksa oleh majikannya. Disiram air panas dan bahkan selama ia bekerja, gaji yang seharusnya dibayarkan kepadanya tidak diberikan sepeser pun oleh majikannya. Atau kasus pembunuhan Kikim Komalasari yang selama dia bekerja, terkesan tidak diperlakukan manusiawi oleh majikannya. Mulai dari pukulan menggunakan benda tajam dan berujung pada penyiksaan yang mengakibatkan merengangnya nyawa Kikim. Belum sampai di situ, jasad Kikim dengan teganya dibuang ke tong sampah.

Persoalan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, seolah menganalogikan buruh migran Indonesia sebagai budak di era baru. Barangkali pemerintah hanya menjadikan TKI sebagai alat komoditas semata. Sekadar meraup untung dan urung menanggung konsekuensinya.

Setidaknya, anggapan tersebut kian kentara bila merujuk pada jumlah TKI yang tewas akibat kekerasan selama tahun 2009 yang berjumlah 1.107 jiwa. Pemerintah seakan hanya melihat keuntungan saja dengan pengiriman TKI keluar negeri sebagai pencipta devisa yang tinggi dalam Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tetapi uang yang dihasilkan TKI tidak kembali kepada para pahlawan devisa tersebut.

Sejatinya sebelum TKI tersebut diberangkatkan, perlu ada proses seleksi yang ketat dan pelatihan terfokus bagi para calon pahlawan devisa kita. Agar ketika TKI tersebut bekerja, ia telah siap dengan segala konsekuensinya. Bagaimanapun, nasib TKI di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Pemerintah pun seakan hare-hare di tengah terpaan pemberitaan sejumlah kasus kekerasan terhadap TKI. Bahkan dalam Instruksi Presiden tentang prioritas pembangunan nasional, tidak disebutkan TKI di dalamnya. Artinya TKI seakan sudah diabaikan oleh pemerintah kita.

*Kepala Biro Kesekretariatan Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) Universitas Pendidikan Indonesia.

0 Comments