IRONI PENDIDIKAN REGISTER 45

“Berikan kami seribu guru, tapi jangan berikan kami seribu bangunan tanpa guru,” Seperti itulah penggalan puisi yang dibacakan oleh seorang murid SD Moro Dewe dalam film dokumenter berjudul Jangan Tutup Sekolah Kami.

Film dokumenter berjudul Jangan Tutup Sekolah Kami mengisahkan persengketaan lahan antara sekolah Moro Dewe dengan Kementrian Kehutanan. Sekolah yang telah dibangun selama 15 tahun lebih ini terancam ditutup karena menempati lahan milik Kementrian Perhutanan, hal ini tertulis dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93 Tahun 1997 tentang Penetapan Register 45 sebagai Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Silva Inhutani Lampung.

Dalam pasal lain yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 28 dan Pasal 105 dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Khamani, Bupati dari Kabupaten Mesuji menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memberikan izin pembangunan khususnya di Register 45. Izin tersebut sepenuhnya turun dari Kementrian Kehutanan. Khamani tidak ingin mengambil resiko dan angkat tangan terkait hal ini. Kini siswa yang bersekolah di SD Moro Dewe terancam untuk tidak mendapatkan sertifikat formal dan mereka harus bersekolah di daerah induk yang jaraknya kurang lebih 10 kilometer.

Namun, apa yang dinyatakan oleh Pemda justru bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 20 pasal 11 tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pada pasal 11 butir 1 tercantum pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pada Undang-undang nomor 20 pasal 4 butir 1 juga tertulis pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Apakah menutup sekolah merupakan bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia?

PT Silva Inhutani sebagai pemegang hak pengelolaan tanaman industri kerap bersengketa dengan warga yang tinggal di daerah register 45. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil alih masalah persengketaan ini, apalagi ketika masalah ini mengorbankan hak pendidikan warga negara.

Kebutuhan akan Pendidikan
Manusia sebagai animal educandum dan animal educandus pada akhirnya tidak bisa lepas dari proses didik-mendidik. Cara kerja pendidikan tidak sama seperti makan atau minum, maksudnya hasil dari pendidikan tidak selalu bisa dirasak sebagai kepuasan yang bersifat praktis dan sementara. Tiga aspek yang menjadi konsentrasi untuk ditingkankan dalam pendidikan adalah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Penyelenggaraan pendidikan di seluruh dunia diimplementasikan dalam institusi sekolah. Keabstrakan peningkatan kognisi, afektif, dan psikomotor dikonkritkan dalam bentuk ijazah atau pengakuan dalam bentuk konkrit lainnya. Dalam implementasinya pemerintah mengambil alih dalam menyelenggarakan pendidikan agar pendidikan berjalan secara merata dan sesuai dengan visi-misi bangsa. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat demi terbangunnya peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini diamini dalam Undang-undang di Indonesia.

Apa jadinya ketika pemerintah mengambil keputusan untuk menghambat jalannya pendidikan? Ini lah yang terjadi pada sekolah dasar Moro Dewe dalam persengketaan lahan. Siswa SD Moro Dewe selain terancam tidak mendapatkan legalitas konkrit dalam pendidikan, mereka juga terancam menjadi manusia yang tidak bisa menyumbangkan ilmunya untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat.

Kasus persengketaan di desa Moro Dewe merupakan cerminan dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil). Masalah lain seperti sumber daya, fasilitas, dan kurikulum menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun bangsa yang terdidik dan bermartabat. Pengeksposan dan advokasi dari masyarat tentang masalah tersebut merupakan bentuk konkrit dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. [Muhammad Adhimas Prasetyo]

0 Comments