Material Propaganda Kampanye Hari Tani Nasional (HTN) 2015

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jawa Barat
“Perkuat Dan Perluas Organisasi Sebagai Alat Perjuangan Melawan Perampasan Tanah Dari Tindakan Fasis Jokowi-JK”

I.    Jokowi-JK Perampas Tanah Rakyat
Belum genap 1 (satu) tahun Jokowi-JK berkuasa di Indonesia, telah banyak kesulitan dan kesukaran hidup yang dihasilkannya untuk kehidupan rakyat Indonesia, khususnya kaum tani.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disahkan oleh Jokowi merupakan salinan dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dibuat oleh Presiden sebelumnya, SBY. Dengan demikian, baik Jokowi maupun SBY dapat dipastikan tidak memiliki perbedaan yang mendasar, mereka adalah rezim fasis boneka imperialis pimpinan Amerika Serikat (AS).

MP3EI yang sekarang adalah RPJMN merupakan program pembangunan nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur disegala bidang. Dokumen RPJMN berisikan pembangunan jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, waduk, irigasi dan sebagainya yang akan dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia. Keseluruhan pembangunan ini bersumberkan atau bertumpu pada modal asing dalam bentuk pinjaman ataupun investasi, membutuhkan tanah yang luas dan berorientasi untuk menarik lebih banyak lagi investor. Hal ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan neoliberal di dalam negeri. Jokowi-JK tidak punya pilihan lain selain mengabdi kepada kepentingan imperialis untuk mempertahankan kekuasaannya di dalam negeri.

Jokowi-JK melanjutkan seluruh perjanjian kerjasama dengan pemerintahan imperialis untuk mengamankan kekuasaannya sehingga terus menjadikan Indonesia negara yang bergantung dan dijajah. Ikatan perjanjian bilateral yang membelenggu dan merugikan rakyat seperti kemitraan komprehensif Indonesia-AS, Indonesia-Uni Eropa, Indonesia-Jerman, Indonesia-Jepang, ikatan multi-lateral Indonesia dalam forum G-20, APEC, WTO, maupun kerjasama yang merugikan dengan lembaga-lembaga imperialis seperti IMF, Bank Dunia, ADB, terus dilanjutkan.

Di depan forum KTT APEC di Tiongkok, pemerintah Jokowi mengundang investor asing untuk menanamkan investasinya lebih besar di Indonesia untuk memperkuat kebijakan ekonomi berbasis maritim. Berbagai rekomendasi yang diberikan oleh imperialis AS melalui AmCham Indonesia (perhimpunan perusahaan besar AS yang berinvestasi di Indonesia) segera dipenuhi oleh pemerintah Jokowi-JK seperti apa yang dipidatokan di depan forum KTT G-20 di Brisbane, Australia.
Kebijakan pertama Jokowi-JK selain menaikkan harga BBM dan melepasnya ke mekanisme pasar adalah melakukan proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional menghasilkan sistem perijinan investasi terintegrasi dan bisa diakses secara online. Keluhan investor asing atas kondisi infrastruktur yang masih buruk seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api dan lain-lain yang mengakibatkan in-efisiensi, dijawab Jokowi-JK dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur yang banyak merampas tanah dan penghidupan rakyat.

Dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun pemerintahannya, dampak dari program pembangunan ambisius Jokowi-JK telah meningkatkan persoalan bagi rakyat, khususnya kaum tani. Kaum tani dipaksa menyerahkan tanah sumber kehidupannya dengan cara bujuk rayu maupun pengerahan kekuatan militer dan polisi.

AGRA mencatat, setidaknya 89 orang petani ditangkap dan 52 orang diantaranya dikriminalisasikan, 29 orang mengalami kekerasan dan 3 orang meninggal, belum termasuk penyerangan di kampung pulo, Jakarta dan Urut Sewu, Kebumen.

Pada saat yang bersamaan, Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan semakin menambah sulit kehidupan rakyat.

Pencabutan dan pengurangan subsidi energi (BBM dan listrik), layanan kesehatan (BPJS Kesehatan), layanan pendidikan (utamanya Perguruan Tinggi), transportasi umum massal (kereta api, damri), pertanian (bibit, pupuk, benih dan obat-obatan) telah menambah biaya hidup rakyat. 

Selain itu, kebijakan perdagangan yang tidak melindungi produksi dalam negeri pun terus dilakukan, mengakibatkan hancurnya harga produksi utamanya pangan di dalam negeri. Orientasi mengembangkan dan menjamin kehidupan kaum tani produsen kecil pangan pun tidak dilaksanakannya, melainkan digantikan dengan pertanian korporasi yang semakin memarjinalkan kaum tani miskin dan tidak bertanah.

Belum ada satu solusi pun yang dirasakan oleh rakyat, utamanya kaum tani, yang diberikan oleh Jokowi-JK, selain krisis yang terus meningkat dan kehidupan yang semakin sulit, ditambah dengan tindakan-tindakan fasis melalui militer dan polisi yang menjadikan rakyat sebagai korban.

AGRA memahami bahwa permasalahan rakyat Indonesia, utamanya kaum tani adalah akibat dominasi imperialisme dan feodalisme yang dipertahankan dan dijamin oleh kapital birokrat. Sehingga tidak ada jawaban lain bagi rakyat, utamanya kaum tani selain berorganisasi dan berjuang bersama-sama. Kaum tani sudah seharusnya berorganisasi, memperkuat dan memperluas organisasinya agar mampu menjadi alat perjuangan dalam melawan perampasan tanah dari tindakan fasis Jokowi-JK dan memperjuangkan terlaksananya Reforma Agraria Sejati yang akan menjamin kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup kaum tani yang terbebas dari penghisapan dan penindasan imperialisme, feodalisme dan kapital birokrat.
   
II.    Ahmad Heryawan Sang Penjilat Ketiak Jokowi-JK
Rencana busuk pemerintah Jokowi-JK mendapat topangan yang kuat dari pemerintah daerah baik Gubernur, bupati, dan walikota. Faktanya adalah rencana pembangunan dan pengembangan ekonomi Jawa Barat telah disesuaikan dengan RPJMN yang isinya adalah skema MP3EI yang merupakan sarana bagi imperialis untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam dan manusia yang ada di Jawa Barat.

Layaknya Jokowi, Aher sangat bersemangat melakukan perampasan tanah untuk pembangunan. Misalkan perampasan tanah untuk pembangunan bandara internasional di Majalengka yang diikuti dengan pembangunan kawasan industri terpadu, yang berorientasi untuk memudahkan transportasi SDA yang dikeruk dari tanah Jawa Barat.

Pembangunan waduk jatigede yang telah mulai digenang akhir agustus lalu pun merupakan bagian dari proyek ambisius Jokowi-JK yang didukung penuh oleh Aher. Pembangunan waduk Jatigede ini mengakibatkan 11.000 KK (sekitar 40.000 jiwa lebih) kehilangan tempat tinggal dan pekerjaannya. Mayoritas mereka adalah kaum tani produsen padi yang berasnya dikenal dan disanjung, dimana 30% dari hasil padi Sumedang berasal dari wilayah mereka. Ini tentu saja kontradiktif dengan kampanye Jokowi-JK untuk menciptakan kedaulatan pangan. Isi sesungguhnya kedaulatan pangan ala Jokowi-JK adalah memperkokoh monopoli atas tanah dan pangan oleh imperilis dan juga tuan tanah, yang pasti akan memicu perampasan tanah kaum tani semakin tinggi dan penghidupan kaum tani akan semakin miskin.

1737 Siswa Sekolah Dasar (SD), terancam masa depan pendidikannya akibat dari pembangunan waduk Jatigede, dan tentu saja ini memberikan penjelasan kepada rakyat apa sesungguhnya di balik program Revolusi Mental yang dimaksud Jokowi-JK. Tidak lain tidak bukan adalah ingin menciptakan manusia-manusia yang lemah dan tidak memiliki hari depan yang gemilang karena akan terus dibelenggu oleh kungkungan imperialisme dan penghisapan feodal dan setengah feodal di pedesaan.

Pembangunan waduk jatigede pun diikuti dengan rencana pembangunan beberapa kawasan industri dan pariwisata. Saat ini, rencana kawasan industri di Ujungjaya, Sumedang, Majalengka, Cirebon dan Indramayu tengah dilaksanakan. Waduk jatigede yang mengusir puluhan ribu jiwa ternyata diperuntukan untuk menyediakan listrik dan air untuk perusahaan-perusahaan yang akan menghisap tenaga kerja buruhnya.

Rencana pembangunan waduk Santosa di Kabupaten Bandung dan Garut pun saat ini tengah dilaksanakan. Waduk ini diorientasikan untuk menjadi bagian dari penyediaan air baku dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk wilayah sekitarnya.

Selain pembangunan waduk, kawasan industri dan bandara, di Jawa Barat akan dan sedang dilaksanakan pembangunan jalan, jalan tol, pabrik-pabrik, pelabuhan, pembangkit listrik dan lainnya.

Tidak ada satu pun dari pembangunan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin dan tidak bertanah, melainkan berorientasi untuk merampas lebih dalam lagi kehidupan kaum tani.

Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan kaum tani tentu tidak akan dalam skala besar yang membutuhkan tanah luas dan modal asing. Kebutuhan infrastruktur kaum tani sangat sederhana, seperti misalkan pembangunan gudang penampungan hasil panen, pemasangan pipa atau jalur irigasi sederhana, pembangunan pusat pembuatan pupuk organik, pembangunan pasar lokal dan sebagainya.

Rezim yang haus tanah dan mendapat dukungan kuat dari Aher dan bupati/walikotanya ini tidak pernah mampu menjawab persoalan kaum tani dan rakyat pedesaan. Hal ini terbukti dengan semakin merosotnya kehidupan kaum tani setiap tahunnya.

Situasi Umum Kaum Tani di Jawa Barat:
a.    Perhutani dan PTPN VIII : Musuh Utama Kaum Tani di Jawa Barat
Perhutani dan PTPN VIII, utamanya Perhutani, merupakan tuan tanah yang menguasai dan memonopoli hampir 25% (sekitar 1 juta hektar) dari luas daratan Jawa Barat. Perhutani dan PTPN VIII terus melakukan praktek penghisapan dan penindasan kepada kaum tani dengan menerapkan sewa tanah yang mahal, serta upah buruh tani dan tani miskin yang rendah. Sehingga kaum tani yang ada di wilayah hutan dan PTPN VIII keadaannya semakin miskin.

Lebih parah dari itu, perampasan terhadap tanah yang sedang dikuasai oleh kaum tani terus dilakukan oleh PERHUTANI (termasuk juga taman nasional) dan PTPN VIII dengan dalih penetapan kawasan hutan dan juga perubahan jenis produksi dibeberapa perkebunan yang ada di Jawa Barat, seperti PTPN VIII Panglejar dan beberapa PTPN VIII di kawasan Bandung selatan yang mengganti jenis produksinya dari teh menjadi buah-buahan dan kopi. Penggantian jenis produksi tersebut tidak terlepas juga dari investasi asing seperti investor dari Korea yang menanamkan modalnya di PTPN VIII Panglejar untuk pengelolaan buah durian, manggis, dan jeruk.

b.    Petani Sayur
Rata-rata petani sayur mengelola tanah seluas 0,2 hektar, sehingga masuk dalam kategori tani miskin atau sedang bawah dan sedang sedang, bervariasi oleh jenis tanaman yang ditanamnya.

Persoalan modal pertanian untuk membeli bibit, benih, pupuk dan obat-obatan pertanian yang semakin mahal terus menggerogoti kaum tani. Hal ini diakibatkan oleh monopoli produksi sarana produksi pertanian oleh perusahaan pertanian imperialis seperti syngenta, monsanto, cargill, dll dan tidak pedulinya pemerintah terhadap harga-harga sarana produksi pertanian yang terus naik.

Kelangkaan pupuk bersubsidi yang berakibat pada semakin mahalnya harga pupuk tersebut telah terjadi sekian lama dan berulang. Hal ini pun tidak dipedulikan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.

Untuk petani sayur, tidak ada perlindungan harga jual atas hasil produksi mereka, meskipun hal ini selalu dikeluhkan oleh kaum tani. Hal ini dikarenakan adanya monopoli perdagangan oleh segelintir orang yang kemudian bebas menentukan harga di pasaran serta tidak adanya perlindungan pasar dalam negeri dari gempuran sayuran impor.

Secara umum, biaya produksi pertanian dan hasil yang didapatkan oleh petani sayuran tidak mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka, bahkan cenderung semakin menurun.

Ditengah persoalan tersebut, layaknya kaum tani pada umumnya, ancaman kehilangan tanah garapan pun selalu ada didepan mata. 

c.    Petani Padi khusus pantura
Mayoritas petani padi di pantura mendapatkan tanah untuk digarap melalui mekanisme sewa tanah kepada tuan tanah lokal maupun kepada pemerintah. Sewa tanah yang mahal selalu menjadi persoalan bagi kaum tani miskin. Untuk tanah yang dilalui oleh irigasi teknis dan bisa berproduksi 2-3 kali dalam 1 tahun, sewa tanahnya adalah Rp. 20.000.000 – Rp.25.000.000/hektar/tahun dengan kapasitas produksi 7-9 Ton per panen. Untuk tanah yang sulit air, atau bisa berproduksi 1-2 kali dalam 1 tahun, sewa tanahnya adalah Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000/hektar/tahun.

Sewa tanah yang mahal seringkali mengakibatkan kaum tani miskin tidak bisa menanam padi dan hanya bisa menjadi buruh tani untuk mempertahankan hidupnya.

Persoalan air untuk pertanian pun menjadi persoalan yang rumit. Hal ini dikarenakan monopoli sumber air oleh perusahaan negara seperti PDAM. Selain itu, pengaturan air oleh “mitra cai” yang didominasi oleh preman kerap menambah beban biaya bagi kaum tani karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjamin air yang dibutuhkan untuk bertani mengalir hingga ke sawah petani.

Monopoli sarana produksi pertanian pun menjadi persoalan bagi petani padi karena mengakibatkan mahalnya biaya produksi. Monopoli pasar beras oleh perusahaan negara mengakibatkan kaum tani tidak berdaya dalam menentukan harga gabah. Gempuran beras dari luar negeri pun kerap menghilangkan nilai tawar padi/beras produksi dalam negeri sehingga kaum tani merugi.

Jawa Barat mendapatkan   julukan lumbung padi nasional, karena luasnya sawah, serta tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi. Hal ini hanya akan menjadi cerita dibawah pemerintah Jokowi-JK yang dibantu oleh bawahannya yaitu para mentri, gubernur, bupati, walikota untuk melakukan pembangunan proyek-proyek  infrastruktur untuk memudahkan masuknya investasi asing ke Jawa Barat.

Praktek-praktek perampasan tanah untuk kepentingan industri baik milik imperialis maupun borjuasi besar komprador, menggusur tanah-tanah milik kaum tani dan rakyat lainnya semakin masif.

d.    Rakyat Pesisir Pantai 
Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK di sektor kelautan juga telah menambah penderitaan nelayan diseluruh indonesia dan tentunya para nelayan diwilayah pesisir Jawa Barat. Hal itu bisa kita ambil contoh yang paling nyata di daerah pantai selatan dimana mereka selalu menunggu bulan Agustus awal musim hujan untuk menangkap udang sebagai tangkapan yang paling berharga yang hanya satu kali dalam setahun. Dengan adanya larangan menangkap udang yang bobotnya kurang dari tiga ons, atau udang yang sedang bertelur praktis para nelayan sudah tidak lagi bisa menangkap udang. Kebijakan tersebut ternyata ada kaitannya dengan monopoli disektor perikanan oleh perusahaan milik imperialis dan borjuasi besar komprador, seperti di daerah Pameungpeuk Garut telah beroperasi tambak udang milik dari perusahaan, yaitu PT London Sumatera  ( PT LONSUM).

Ancaman tambang pasir besi di wilayah pantai selatan semakin menambah muram masa depan nelayan dan kaum tani di pesisir pantai.

Rakyat di wilayah selatan Jawa barat semakin miskin akibat smonopoli tanah yang dilakukan oleh Perhutani dan Perkebunan, baik negara maupun swasta. Saat ini penderitaan rakyat di wilayah pesisir selatan Jawa Barat semakin berlipat ganda akibat eskplorasi tambang pasir besi milik perusahaan imperialis Tionggkok yaitu PT Mega Top, yang merupakan salah satu perusahaan baja terbesar yang ada di Tiongkok. Sehingga tidak heran bagi AGRA manakala di wilayah pesisir selatan Jawa Barat banyak bercokol pangkalan-pangkalan militer dari semua anggkatan, yang faktanya untuk mengamankan beroperasinya investasi asing dalam berbagi sektor di kawasan pesisir sselatan Jawa Barat.

III.    Reforma Agraria Palsu Ala Jokowi-JK
Kaum tani selalu mendambakan terlaksananya reforma agraria sejati di dalam negeri agar terbebas dari belenggu penghisapan feodalisme. Hal ini tidak akan pernah dilaksanakan oleh Jokowi-JK. Monopoli tanah yang dilakukan oleh PERHUTANI dan PTPN VIII yang merupakan tuan tanah paling kejam dan jahat yang ada di Jawa Barat terus dilanggengkan dan bahkan semakin diperkuat. Sejak berraktdiri hingga sekarang, Perhutani dan PTPN VIII terbukti tidak berguna bagi kaum tani, bagi rakyat, sehingga layak untuk dibubarkan. Namun karena monopoli tanah adalah cara rezim untuk menguasai mayoritas rakyat yang ada di pedesaan, maka Perhutani dan PTPN VIII tidak akan pernah dibubarkan.

Meski demikian, Jokowi-JK terus mengumbar ilusi akan penyediaan tanah untuk kaum tani untuk meredam perjuangan rakyat serta memecah belah gerakan rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kelompok-kelompok pro demokrasi yang sekarang sudah hidup nyaman di bawah ketiak Pemerintahan Jokowi-JK yang fasis.

Salah satu ilusi yang di promosikan oleh Jokowi-JK sebagai upaya melemahkan perjuangan kaum tani di pedesaan adalah dengan menyatakan akan melakukan pembagian tanah seluas 9 juta hektar untuk kaum tani. Hal ini dilakukan dengan berbagai skema termasuk melalui skema transmigrasi dan perluasan plasma. Perluasan plasma adalah dengan mengkonsolidasikan tanah kaum tani sendiri sehingga terhubung dengan tuan tanah tertentu atau negara sendiri akan bertindak sebagai tuan tanah besar.

Kebijakan Pembaruan Tanah (Land Reform) palsu ini dikembangkan sedemikian rupa untuk mencegah perlawanan kaum tani yang menjadikan perkebunan besar sebagai sasaran gerakan land reform sejati di pedesaan. Land reform palsu ini bahkan tidak akan segan-segan menghancurkan hutan alam yang masih ada dan menjadi milik Suku Bangsa Minoritas (SBM) atau lebih dikenal masyarakat adat di pedalaman demi mempertahankan sistem dan praktek monopoli tanah oleh perkebunan besar dimana kapital imperialis berkembang biak dengan cepat.

Bagaimanapun hebatnya usaha agraria dan program lainnya dikembangkan, uang yang diperoleh tidak akan cukup untuk mendatangkan bahan kebutuhan hidup yang mayoritasnya didatangkan dari produksi imperialis. Dana untuk pembangunan infrastruktur tidak pernah tersedia, karena seluruh laba dan bunga sebagian menjadi milik bank dan perusahaan besar kapitalis monopoli secara langsung. Dengan demikian pemerintahan Jokowi-JK akan tetap berada dalam belenggu utang dan investasi asing untuk tetap bisa berkuasa dan mencegah perlawanan rakyat yang sudah mulai tidak sabar lagi di pimpin oleh pemerintahan fasis Jokowi-JK.

Kemiskinan dan pengangguran bahkan ancaman kelaparan akan terus tumbuh, perlawanan dan perjuangan rakyat anti imperialis, anti feodal, dan tentunya anti kapitalis birokrat akan terus tumbuh dan mengeras mengancam kebijakan deregulasi, liberalisasi dan privatisasi yang dijalankan dan diperkuat oleh pemerintahan Jokowi. Sistem demokrasi palsu dan khususnya organ kekerasan TNI dan POLRI akan bekerja secara berkesinambungan untuk mengatasi perlawanan dan perjuangan rakyat indonesia yang mengusung aspirasi umum menghancurkan sistem setengah jajahan setengah feodal dengan melaksanakan reforma agraria sejati.

IV.    Penutup
Pemamparan diatas memberikan gambaran bagi kita semua bahwa hanyalah ilusi jikalau kaum tani akan mendapatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup dibawah pemerintahan Jokowi-JK yang fasis dan merupakan pelayan setia dari imperialisme pimpinan Amerika Serikat.

Perjuangan terus menerus dan militan (percaya pada kekuatan sendiri) merupakan kunci utama dalam meraih tujuan perjuangan kaum tani.

Pengalaman pahit selama 10 tahun SBY berkuasa, telah memberikan pelajaran bagi kita semua. Sebagai bagian dari organisasinya kaum tani, AGRA Jawa Barat telah memahami bahwa perjuangan Reforma Agraria sejati setahap demi setahap bisa diraih melalui organisasi tani yang kuat dan besar bersama dengan unsur-unsur demokratis lainnya di Jawa Barat.

Momentum Hari Tani Nasional (HTN) 2015 haruslah dijadikan ajang untuk memperkuat dan memperluas organisasi AGRA di jawa barat. Selain itu juga momentum HTN 2015 harus di jadikan ajang untuk memperluas aliansi baik sektoral maupun multi sektor sehingga persatuan rakyat anti imperialis, anti feodal, anti kapitalis birokrat semakin kuat kedudukannya.

Kita tidak akan membiarkan pemerintahan boneka Jokowi-JK leluasa menjalankan agenda-agenda busuknya demi kepentingan imperialis di Jawa Barat. Semua isu di masing-masing wilayah harus mampu dikaitkan dengan kebijakan umum dari pemerintahan pusat, sehingga kaum tani tidak lagi bisa ditipu dengan cara-cara yang sudah usang dari Jokowi-JK yang terkenal dengan blusukannya, yang merupakan kedok untuk menutupi wajah sesungguhnya sebagai pemerintahan boneka imperialis pimpinan AS.

Hidup kaum tani....!
Hidup rakyat Indonesia....!
Jayalah perjuangan rakyat...!

0 Comments