MENOLAK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN TINGGI

Pendidikan tinggi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat, terutama untuk terjun di dunia pekerjaan nantinya. Lulusan SMA saat ini sudah mulai tidak memiliki daya tawar dan kini mulai beralih ke lulusan S1 ataupun S2. Hal inilah yang barang kali menjadi alasan jumlah mahasiswa baru selalu bertambah tiap tahunnya. Hal ini juga berbanding lurus dengan biaya pendidikan tinggi yang tiap tahunnya terus bertambah. Mungkin hal ini disesuaikan dengan teori ekonomi bahwa ketika permintaan pasar bertambah maka harga akan dinaikkan. Namun, apakah layak pendidikan dijadikan seperti barang dagang?

Gerbang Awal Komersialisasi Pendidikan Tinggi 
Tergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade Organization) merupakan gerbang awal komersialisasi pendidikan di Indonesia. Garis besarnya pendidikan dijadikan barang jasa yang diperdagangkan dan pasar diberikan keleluasaan mengelola pendidikan. Sejalan dengan kepentingan WTO kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pendidikan juga disesuaikan. Tahun 2009 lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. UU BHP merupakan suatu bentuk badan hukum lembaga pendidikan formal di Indonesia yang berbasis pada otonomi dan nirlaba. Bagi pendidikan tinggi, BHP merupakan perluasan dari status badan hukum milik negara (BHMN) yang dianggap cenderung sangat komersil dalam penyelenggaraannya.

Pemberlakuan UU BHP menuai banyak kritik dari berbagai pihak terutama dari kalangan ahli pendidikan dan mahasiswa, dalam UU BHP tersebut cenderung menghilangkan kewajiban negara sebagai penanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas. Dikhawatirkan privatisasi akan menghambat akan membuat lembaga pendidikan dikelola sebagai perusahaan yang akan berusaha mencari keuntungan sebesar mungkin dan berdampak pada terhambatnya akses pendidikan berkualitas oleh masyarakat berekonomi lemah.

Tepatnya tanggal 31 Maret 2010 UU BHP dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan pertama, secara yuridis UU BHP tidak sejalan dengan UU lainnya dan subtansi yang saling bertabrakan, kedua UU BHP tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kualitas peserta didik dan, ketiga UU BHP melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan lain-lain.
 
Dihapuskannya UU BHP tidak lantas menghentikan praktik-praktik komersialisasi pendidikan tinggi, tahun 2012 muncul Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) sebagai bentuk pengganti dari UU BHP. Secara garis besar hal yang diusung oleh UU PT masih sama dengan UU BHP yaitu semangat komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan, namun di UU PT lebih dispesifikan ke perguruan tinggi. Dapat dikatakan UU BHP dan UU PT adalah tubuh yang sama hanya saja berganti baju. Sejak tahun 2012 pemberlakuan UU PT bukan memberikan dampak positif melainkan dampak negatif, salah satunya biaya pendidikan yang tiap tahun selalu naik hingga komersialisasi aset kampus.
 
Jika dilihat di UU PT terdapat pasal 62 ayat 1 yang berbunyi “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Kemudian lanjut pasal 64 ayat 3 menjelaskan secara eksplisit tentang otonom perguruan tinggi di bidang nonakademik yang salah-satunya meliputi keuangan. Hal inilah yang menjadi corong perguruan tinggi melakukan praktik komersialisasi pendidikan.
 
Tahun 2013 juga menjadi tahun kelam bagi pendidikan Indonesia, pasalnya pemberlakuan Permendikbud No. 55 tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri. Polemik hingga kini juga banyak bermunculan dari mulai pemberian kategori yang tidak transparan hingga besaran UKT dari 213 hingga kini yang terus naik. Sistem UKT yang menggunakan sistem subsidi antara mahasiswa yang kaya dan miskin seakan akan menghilangkan tanggung jawa pemerintah atas pendidikan, padahal seharusnya tidak ada pembeda antara yang miskin dengan yang kaya atas akses pendidikan.

UPI Kampus Komersial
Tahun 2004 UPI memiliki status PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) yang garis besarnya UPI berhak mengelola kampusnya sendiri baik di bidang akademik maupun nonakademik. Salah satu bentuk realisasinya UPI membuka prodi-prodi baru seperti IPSE, sosioligi, keperawatan, dll. sebagai bentuk pencarian keuntungan bagi kampus, karena dengan pembukaan prodi baru akan ada mahasiswa baru yang tentunya memberikan dana tambahan kepada kampus. Dapat ditarik benang merahnya pembukaan prodi bukan berdasarkan atas kebutuhan dan peniingkatan kualitas UPI melainkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lewat Peraturan presiden Nomor 43 tahun 2012 menyebutkan bahwa status UPI saat ini adalah PTP (Perguruan Tinggi Pemerintah), secara garis besarnya kampus tidak memiliki ononomi kampus kebalikan dari PT BHMN. Namun, pada juni 2012 UPI melakukan deklarasi penolakan status PTP, hal ini mencerminkan bahwa UPI ingin mengambil kesempatan melakukan komersialisasi pendidikan.
 
Tahun 2014 hingga kini UPI berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) juga melakukan praktik komersialisasi pendidikan. Secara garis besar status PT BHMN dengan PTN BH hampir sama mengusung otonomi kampus, hanya saja secara kedudukan hukum PTN BH lebih kuat. Hingga kini banyak bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan di kampus UPI. Semisal di FPMIPA beberapa ruangan seperti Auditorium dan ruang kelas harus berbayar ketika dipinjam oleh organisasi, padahal seharusnya diberikan gratis sebagai upaya peningkatan kegiatan nonakademik.
 
Pembukaan SM (Seleksi Madiri) juga merupakan penerapan dari otonomi kampus, mahasiswa yang masuk lewat SM harus membayar biaya pendidikan lebih besar dari mahasiswa SNMPTN ataupun SBMPTN, karena orientasinya dana tambahan untuk kampus. Padahal dari mulai fasilitas kuliah hingga hal-hal lain yang didapatkan sama dengan mahasiswa lain.
 
Pembangunan gedung-gedung juga mulai dialih fungsikan semisal Dormitori, rencana awalnya fasilitas tersebut diperuntukan untuk asrama mahasiswa, akan tetapi dengan otonomi yang dimiliki lembaga sekarang, malah dialih fungsikan menjadi hotel, sama halnya dengan Training Center/Isola Resort fungsi awalnya adalah untuk pelatihan-pelatihan sebagai pelayanan kepada mahasiswa, tapi nyatanya sekarang dijadikan hotel untuk kepentingan bisnis. kini, kedua fasilitas tersebut sudah diserahkan kepada pihak swasta (outsourcing) untuk dikelola. Pegawai-pegawai lain di tiap fakultas dan gedung-gedung lain juga bersumber dari pihak swasta sebagai pengelola. Gedung BPU dan Al-furqon juga sering digunakan untuk pernikahan.
 
Tidak luput juga biaya kuliah di UPI tiap tahun selalu mengalami kenaikan. Sejak tahun 2009 di jurusan bahasa Indonesia biaya kuliah 900 ribu, hingga tahun 2012 naik hingga 1.7 juta. Tahun 2013 sejak pemberlakuan sistem UKT pun biaya pendidikan terus naik hingga kini.
 
Beberapa hal tersebut menjadi bukti bahwa otonomi kampus dijadikan kedok untuk komersialisasi pendidikan. Alasan mengenai otonomi kampus akan membawa kemajuan untuk kampus dan mahasiswa nyata-nyatanya hanya isapan jempol belaka. Kampus layaknya perusahaan yang terus berorientasi pada keuntungan sedangkan kulitas pendidikan dijadikan prioritas yang ke sekian. Orang tua mahasiswa dijadikan sumber pendapatan kampus yang sangat menjanjikan. Tentunya hal yang harus dilakukan mahasiswa adalah menolak hal tersebut. Penolakan atas komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan harus terus disuarakan, hingga pendidikan di Indonesia benar-benar bervisi kerakyatan. [Nur Hidayat Santoso]

0 Comments