Mang, Beli Perempuan Satu!

Hari ini cerah dan sudah mulai libur semester. Karena bosan saya pergi berjalan-jalan dan duduk di sebuah bangku taman. Terlihat seorang pedagang menjual cilok di sekitar taman tersebut. Tiba-tiba seorang pemuda datang dan berkata “Mang, beli cilok satu bungkus!”.

Ini masih bagian prolog. Ada satu pertanyaan dari saya, apa reaksimu mendengar ujaran “Mang, beli cilok satu bungkus!” tentu akan menanggapinya biasa saja dan tidak akan terkejut. Ya tentu tidak akan terkejut. Tak ada yang aneh dari pernyataan tersebut. Tetapi bagaimana kalau tiba-tiba pemuda itu berkata, “Mang, beli perempuan satu”. Tentu reaksimu pertama kali adalah menengok sambil mengerutkan alis karena aneh dan heran mendengar pernyataan tersebut.

Membeli perempuan pada hari ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah banyak terjadi kasus perdagangan manusia atau yang biasa disebut human trafficking. Perdagangan manusia atau biasa disebut human trafficking pada hari ini mendapat banyak sorotan baik lingkup domestik maupun lintas negara. Hal yang paling sering dibicarakan adalah mengenai perdagangan perempuan dan anak. Human trafficking sendiri menurut UU No. 3 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memiliki definisi perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan manusia dengan cara ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, dan kecurangan dengan tujuan untuk eksploitasi dan pengambilan organ tubuh.

Pengertian trafficking dalam pengertian di atas bermakna adanya beberapa unsur yang terlibat dalam proses terjadinya trafficking di antaranya: (1) adanya orang atau korban yang diperjualbelikan yaitu perempuan dan anak; (2) adanya proses atau prosedur pemindahan baik domestik maupun ke luar negeri; (3) ada tempat atau negara asal, transit dan daerah tujuan; (4) adanya pemaksaan atau penipuan secara melawan hukum baik pada perekrutan, pengiriman, penempatan, dan tujuan akhir para korban; dan (5) adanya pelaku trafficking yang melibatkan pihak-pihak mulai dari tahap pemesanan, perekrutan, pengumpulan, penampungan, pengiriman, penempatan dan penggunaan korban trafficking

Menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak, perempuan dan anak diperjualbelikan untuk pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, hingga penjualan organ tubuh. 

Human trafficking termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan karena memiliki tujuan eksploitasi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan trafficking ini. Rendahnya tingkat pendidikan dinilai sebagai salah satu penyebab masalah kesejahteraan penduduk di Indonesia. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik tingkat pendidikan perkepala rumah tangga (%), yang tidak tamat SD terdapat 40,57%, SD 37,89%, SMP 12,33%, SMA 8,56% dan PT  0,65%. Jika dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk dan kurangnya lowongan kerja di Indonesia maka dapat menyebabkan tingginya angka perpindahan penduduk demi mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu, terdapat obsesi oleh adanya penawaran untuk bekerja dengan persyaratan yang ringan dan mudah serta diiming-imingi gaji dan berbagai fasilitas yang akan diterima apabila mau bekerja ke luar daerah atau negeri.

Hal lain yang berkaitan dengan individu yaitu karakter individu yang pada saat ini cenderung bersifat konsumtif dan kurangnya memiliki kemampuan mendapatkan akses informasi tentang kelembagaan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja. Ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan “agen tenaga kerja” untuk dapat menjual penduduk Indonesia ke negara lain.

Mengenai data statistik untuk human trafficking yang kongkret masih sulit didapatkan karena keilegalnya dan karena sifatnya yang tersembunyi. Salah satu sumber menyatakan bahwa human trafficking di Indonesia pada tahun 2011 menempati predikat tinggi atas perdagangan manusia. Berdasarkan data yang dirilis International Organization for Migration (IOM) pada tahun yang sama Indonesia mendapati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban perdagangan manusia. Dari jumlah itu tercatat Jawa Barat mendapati urutan terbanyak kasus yaitu sebanyak 920 kasus atau 23,33% .

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya telah ada pula aturan mengenai human trafficking ini, seperti pada UUD 1945 Hasil Amandemen Pasal 28I (1) menentukan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak ditutut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Selain itu juga terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 20, Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak, UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI, UU No. 3 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Namun, tetap saja human trafficking oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab marak terjadi contohnya seperti berita yang dimuat portal berita merdeka.com yaitu kasus 27 WNI korban perdagangan manusia di Malaysia yang dipulangkan (klik di sini).

Ini masuk bagian epilog, barang kali cilok dan perempuan beda tipis. Kesamaannya banyak dijual di Indonesia khususnya Jawa Barat. Perbedaannya jika cilok tanpa ada aturan yang melarang sudah mulai sedikit pembelinya dan mulai tidak laku di pasar, sedangkan perempuan dengan banyaknya aturan larangan menjual ataupun membelinya masih saja banyak laku di pasar. [Findani Felasari]

0 Comments