Mengurai Benang Kusut Masalah Guru


Sumber gambar: kantorberitapendidikan.net

Prolog
13 Desember 2015 lalu, ribuan guru yang tergabung dalam organisasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) menghadiri acara puncak peringatan HUT PGRI ke 70 di SUGBK, Jakarta. Mereka berkumpul dan menyerukan kondisi guru di Indonesia. Ragam permasalahan guru dari kesejahteraan hingga kastanisasi menjadi faktor penyebab masalah pendidikan Indonesia. Ragam permasalahan yang dialami oleh para guru Indonesia ini sudah sering diurai oleh berbagai pihak. Namun, permasalahan tersebut seperti mengurai benang kusut yang tak kunjung menjadi lurus, namun malah menjadikannya semakin kusut. 

Sungguh ironi ketika hari ini permasalahan yang dihadapi guru sangatlah beragam. Seperti yang kita ketahui, peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sungguh besar dan sangat menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. 

Guru merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Permasalahan Guru Indonesia
November lalu, jutaan guru di seluruh Indonesia mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diadakan oleh Kemendikbud. Hal tersebut diadakan untuk mengukur kompetensi guru di Indonesia. Meskipun hasilnya belum dipublikasikan, namun jika merujuk pada hasil UKG tahun 2012-2014, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, dan terkesan memprihatinkan. Hanya ada 192 orang  guru yang memiliki skor 90-100, sedangkan lebih dari 1,3 juta guru memiliki skor di bawah 60 (sumber: sindonews.com). Ironinya dari hasil uji kompetensi tersebut ditemukan skor guru bergelar doktor kalah dengan yang hanya lulusan SMA.  Padahal guru ini tetap menerima tunjangan profesi.

Kualitas guru merupakan faktor penting penentu kemajuan bangsa. Kualitas guru harus merata di berbagai wilayah. Penyiapan sumber daya berkualitas harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah perlu memperbarui sistem perekrutan calon guru untuk menjaring bibit unggul dalam jumlah yang disesuaikan dengan program perencanaan kebutuhan guru secara nasional. Kebijakan ini harus bersinergis dengan program seluruh unit utama yang terkait dengan perencanaan kebutuhan, penyiapan, pengadaan, dan penjaminan mutu guru, termasuk koordinasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain kualitas sumber daya manusianya, pendistribusian guru yang tidak merata juga menjadi persoalan dalam dunia pendidikan Indonesia. Jumlah guru memang banyak, tetapi distribusi guru tidak merata. Kenyataannya beberapa daerah di wilayah Indonesia masih kekurangan guru. Bersamaan dengan itu, terjadi pula ketimpangan antara jumlah guru yang masuk dan jumlah guru yang pensiun.

Akhir-akhir ini muncul istilah baru dalam permasalahan guru di Indonesia. Kastanisasi guru muncul dari pendikotomian antara guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), guru bantu, guru honorer, dan guru swasta murni yang mengajar di sekolah swasta. Jika dianalogikan dengan sistem kasta, guru swasta diperlakukan sebagai kasta sudra, kasta paling rendah derajatnya. Mereka, di mata pemerintah paling dianaktirikan, status sosial di masyarakat dipandang sebelah mata, dan tingkat kesejahteraan paling memprihatinkan. Hanya sebagian kecil saja sekolah swasta yang mampu dan mau memberi kesejahteraan cukup. 

Kendati kritik mengenai perlakuan pemerintah terhadap guru swasta kerap dilontarkan oleh para pengamat pendidikan dan berbagai organisasi lain, namun pemerintah tetap bergeming. Pemerintah sengaja membuat sekat-sekat perbedaan antara guru padahal merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia ke depan. 

Di tingkat UU, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD) semula diharapkan membawa angin segar bagi semua guru, tak terkecuali guru swasta. Ternyata, hanya membuat guru tersekat-sekat, kesenjangan makin tajam, dan guru swasta seolah-olah terabaikan. Sikap diskriminatif kian mencolok. Menampakkan tendensi politik tertentu. Terlalu menyanjung guru PNS dan mengesampingkan guru swasta. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan minimal 20 persen diikuti rencana pemerintah menaikkan besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan menaikkan gaji guru PNS pada tahun 2009 semakin menambah deretan panjang sikap diskriminatif pemerintah terhadap nasib guru swasta. 

Terlepas dari permasalahan internal gurunya, seperti kualitas calon pendidik dan pendistribusiannya, hal ini juga tidak akan terlepas dari peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada di Indonesia. Peningkatan kualitas calon pendidik harus dimulai dari perbaikan kualitas LPTK. Karena itu, mutu pembelajaran LPTK perlu ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan calon pendidik yang berkualitas. LPTK harus kembali pada kiprahnya untuk mendidik guru. Persoalan penting untuk dipikirkan adalah bagaimana membentuk LPTK yang dapat menjamin kualitas calon pendidik, menjamin pendistribusian pendidik, menjamin kehidupan pendidik dan menjamin pekerjaan setelah lulus dari LPTK tersebut. 

Perguruan Tinggi Kedinasan Guru
Meskipun terdapat sekira 417 LPTK di Indonesia, namun kontrol dari pemerintah terhadap LTPK baik itu negeri maupun swasta masih kurang sehingga luaran dari LPTK pun belum terjamin. LPTK merupakan perguruan tinggi yang berwenang mendidik calon guru dan guru profesional. Pemerintah harus mengontrol kualitas dan jumlah lulusan LPTK negeri maupun swasta agar calon guru memiliki kompetensi yang cakap.

Karut marut dalam mekanisme rekrutmen guru yang muncul, secara perlahan telah membentuk kastanisasi dalam guru. Walau secara umum kewajiban guru PNS dan guru honor di sekolah sama, tetapi haknya berbeda.

Menanggapi ragam permasalahan guru, penulis berargumen untuk mendirikan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Guru di seluruh Indonesia untuk menjawab persoalan tersebut, di bawah naungan Pemerintah. Gagasan untuk membuat PTK Guru ini dilandasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai fungsi dan karakteristik PTK, pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan PTK, serta pendirian suatu PTK.

Banyak PTK yang terlebih dahulu didirikan di Indonesia. Dari PTK yang bergerak di sektor keuangan, pertanian, kelautan, administrasi, sampai pertahanan. Namun, belum ada PTK yang khusus didirikan untuk sektor pendidikan. Padahal pendidikan -seperti yang kita ketahui- merupakan jantung dari sebuah negara. Kualitas SDM suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Maka dari itu, pendirian PTK Guru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan Indonesia.

Pendirian PTK ini harus merata, tidak hanya di pulau Jawa saja, namun di seluruh wilayah di Indonesia seperti halnya pendirian PTK lain. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada kesenjangan antar wilayah di Indonesia. 

Pendirian ini pun juga bisa melibatkan berbagai pihak. Pertama, Universitas eks IKIP. IKIP yang kini berganti menjadi Universitas, tidak lagi terfokus pada penyiapan calon pendidik yang memiliki kualitas yang baik, namun untuk meraup keuntungan, instansi ini membuka program non kependidikan. Untuk mengembalikan peranan Universitas eks IKIP sebagai lembaga yang menyiapkan tenaga kependidikan yang berkompeten, Pemerintah dapat bekerja sama untuk mendirikan PTK Guru di Lembaga tersebut sebagai langkah untuk menerapkan gagasan yang dimaksud.

Kedua, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat dilibatkan untuk terselenggaranya pendirian PTK Guru ini. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat berperan sebagai penyelenggara seperti yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan mendirikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dengan adanya dukungan dari Pemerintah khususnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka persoalan kualitas serta pendistribusian pendidik di Indonesia dengan program pendirian PTK Guru ini dapat terealisasikan.

Namun, gagasan dari penulis ini bukan merupakan satu-satunya solusi untuk memperbaiki masalah dunia pendidikan. Dan tidak menutup kemungkinan solusi yang ditawarkan penulis pun dapat diterima oleh pola pikir kawan-kawan. Maka dari itu, penulis ingin mengajak kawan-kawan berdiskusi untuk mencari solusi bagi permasalahan pendidikan Indonesia. Mari! Bravo!


*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pernah menjadi Ketua Hima Satrasia. Kini aktif berkegiatan di UKSK menjadi staf Departemen Advokasi dan P2M. Berniat menggagas kembali BEM FPBS bersama teman-teman seangkatannya.

0 Comments