KPK: Teman Rakyat, Musuh Kapitalis Birokrat?

Oleh Nur Hidayat Santoso*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini menjadi salah satu perbincangan yang menarik di publik, sejak kasus Cicak vs Buaya hingga kini soal RUU KPK. Bayangkan saja tanggal 23 Januari 2015 pada pukul 13.45 WIB lalu #SaveKPK menjadi Trending Topic Worldwide (Kompas, 23/1/2015), terlepas pada kenyataannya pengguna media sosial twitter didominasi oleh rakyat Indonesia.

Hal tersebut barangkali dapat menjadi bukti bahwa lembaga KPK adalah lembaga yang didukung rakyat, walaupun banyak mendapat “serangan” dari lembaga-lembaga pemerintahan lain. Barangkali penting sekiranya untuk kembali meninjau sejarah “serangan-serangan” yang pernah diterima KPK. 

Cicak vs Buaya
Jangan salah kasus Cicak vs Buaya ini sampai jilid III, jika dilihat sejak kasus Cicak vs Buaya jilid I sudah dimulai tahun 2009 pada saat penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Polisi Susno Duadji, terkait pencairan dana dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna. Singkat cerita Polri balas “menyerang” dengan menetapkan dua pimpinan KPK waktu itu Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra) sebagai tersangka karena keduanya melanggar prosedur penerbitan dan pencabutan cegah-tangkal seseorang (bos PT. Masaro, Anggoro Widjojo) bepergian ke luar negeri. Pada saat ini pula ungkapan “Cicak vs Buaya” muncul diangkat ke media berdasarkan perkataan Susno Duadji saat diwawancarai majalah Tempo.

Sumber gambar: www.aktual.com

Cicak vs Buaya II berlanjut saat KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas), Juli 2012 lalu. Kemudian KPK menetapkan dua jenderal Polri, yakni Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo sebagai tersangka. Pada kasus Cicak vs Buaya Jilid III ini KPK dan Polri berebut hak untuk menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korlantas.

Sedangkan kasus Cicak vs Buaya jilid III dimulai Januari 2015 lalu, pada saat Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus penerimaan hadiah atau janji dalam hal ini melanggar UU Tipikor. Hal yang menjadi menarik, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka bertepatan pula dengan diajukannya Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Jokowi. Tak terima dengan ditetapkannya Budi Gunawan menjadi tersangka, Polri kembali menyerang dengan mengajukan gugatan praperadilan. Selain itu, kuasa hukum Budi Gunawan, melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung karena dinilai menyalahi prosedur penetapan tersangka. Tak henti sampai di situ, pimpinan KPK dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri oleh kuasa hukum Budi Gunawan karena dituding membocorkan rahasia negara berupa laporan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening Budi Gunawan dan keluarganya.

Tepatnya 23 Januari 2015 Bambang Widjajanto ditangkap sesaat setelah mengantarkan anaknya ke sekolah. Penangkapan itu didasarkan pada pengaduan bekas anggota legislatif dari fraksi PDI-P, Sugianto Sabran, dengan tudingan mendalangi kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin, Kalimantan Tengah, 2010 silam.

Hingga pada akhirnya presiden bertindak untuk membuat tim independen yang dinamakan tim sembilan untuk menyelesaikan kasus Cicak vs Buaya jilid III ini, hasilnya memberikan lima rekomendasi yang pada intinya tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Hal menarik yang bisa diambil dari kasus Cicak vs Buaya ini adalah KPK yang tercitrakan sebagai tokoh protagonis dan Polri sebagai tokoh antagonis. Hal yang menarik lagi, KPK mendapat dukungan yang sangat kuat dari masyarakat sedangkan Polri sebaliknya, malah Polri seperti sarang mafia korupsi yang takut rahasianya terbongkar. Terlepas dari duga-menduga, tetapi yang pasti jika ditinjau ke belakang, KPK selalu didukung oleh rakyat.

Revisi UU KPK
Kini konflik baru muncul ketika wacana revisi UU KPK, sebenarnya wacana tersebut sudah lama digulirkan oleh DPR, tepatnya bulan Oktober 2010 lalu. Panjang cerita tahun 2011 revisi UU KPK menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Terdapat 10 poin yang harus direvisi di UU KPK antara lain, (1) kewenangan merekrut penyidik dan penuntut; (2) fokus pada agenda pemberantasan korupsi yang harus dipertegas, (3) wewenang menyadap,  (4) laporan harta kekayaan penyelenggara negara, (5) kewenangan melakukan penyitaan dan penggeledahan, (6) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), (7) berkaitan dengan prinsip kolektif kolegial kepemimpinan KPK, (8) prioritas kerja KPK dalam bidang pencegahan atau penindakan harus dipertegas, (9) fokus penindakan KPK untuk kasus dengan ukuran tertentu, (10) fokus KPK untuk menyelamatkan uang negara atau ingin menghukum pelaku korupsi.

Tahun 2012 muncul lagi revisi berupa Kewenangan penuntutan hilang, penyadapan harus izin ketua Pengadilan, pembentukan dewan pengawas, kasus korupsi yang ditangani hanya di atas Rp 5 Miliar (sp.beritasatu.com). Pada saat itu 7 (Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura) fraksi menyepakati revisi UU KPK, PKS abstain, dan yang menarik PDIP menolak. Pada saat itu pula banyak gejolak protes dari masyarakat atas revisi UU KPK tersebut. Hingga pada akhirnya pembahasan revisi UU KPK ditunda setelah SBY mengatakan revisi UU KPK belum tepat waktu.

Setelah lama padam kasus revisi UU KPK, 2015 lalu wacana revisi UU KPK kembali dikobarkan lewat penandatanganan keputusan DPR tentang Prolegnas 2015-2019 dan lagi-lagi revisi UU KPK menjadi hal yang diprioritaskan. Hal yang mengerikan lagi, ternyata semua fraksi sepakat atas revisi UU KPK ini. Secara garis besar terdapat 5 poin isu krusial dalam revisi UU KPK antara lain, (1) pembatasan kewenangan penyadapan, (2) pembentukan dewan pengawas KPK, (3) penghapusan kewenangan penuntutan, (4) pengetatan rumusan “kolektif-kolegial”, dan (5) pengaturan terkait PLT Pimpinan jika berhalangan hadir. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 17 poin krusial dalam revisi UU KPK ini, Mulai dari usulan pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun mendatang, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.

Panjang cerita akhirnya revisi UU KPK kembali ditunda, namun masuk dalam Prolegnas 2016. Hal yang menarik kini semua fraksi sepakat revisi UU KPK masuk Prolegnas 2016 hanya fraksi Gerindra saja yang menolak.

Lucu, ada apa dengan fraksi-fraksi di DPR? Dulu ketika awal revisi UU KPK tahun 2012 fraksi PDIP menolak dengan tegas alasannya berpotensi melemahkan KPK, sedangkan fraksi Gerindra mendukung. Kini tahun 2015 ketika sudah berganti rezim dari SBY ke Jokowi, fraksi Gerindra menolak dengan tegas revisi UU KPK alasannya sama yaitu berpotensi melemahkan KPK, sebaliknya fraksi PDIP kini bersemangat untuk merevisi UU KPK. Tuhan memang pandai membolak-balikkan hati manusia.

Sepenting Apa Keberadaan KPK di Indonesia?
Berangkat dari kondisi Indonesia yang masuk ke dalam 10 negara terkorup di dunia, barangkali menjadi salah satu latar belakang dibentuknya lembaga KPK 2003 silam. Jika dikatakan KPK produktif tentu bisa, pasalnya sejak berdiri 2003 lalu hingga tahun 2014 KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 249 Triliun.

Berdasarkan data di laman resmi KPK tercatat Dalam kurun 2004-2015, KPK memenjarakan 23 menteri dan kepala lembaga, 15 gubernur, 49 bupati/wali kota, 87 legislator, serta 120 pejabat eselon I, II, dan III. Bandingkan dengan masa sebelum KPK, pejabat yang dipenjara akibat korupsi bisa dihitung dengan jari. Keganasan KPK dalam menjerat "orang-orang kuat" seharusnya dapat menciptakan efek jera dan efek gentar. Harapannya, korupsi terkikis sedikit demi sedikit di negeri ini.
Jumlah terdakwa korupsi yang diseret ke pengadilan oleh KPK bahkan meningkat dari 36 orang pada 2012 menjadi 41 orang pada 2013, dan 50 orang pada 2014. Tahun ini, dalam waktu sembilan bulan, sudah 47 orang diadili. Dapat dipastikan, jumlah orang yang dibawa ke pengadilan tahun ini melampaui tahun sebelumnya. Jumlah itu belum mencakup kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Jumlah perkara mereka pun meningkat dari 1.257 kasus pada 2011 jadi 2.270 kasus pada 2014, atau naik 80,6 persen dalam tiga tahun. Data ini menjadi bukti bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah mendarah daging dan butuh waktu yang lama untuk menghilangkannya.

Jika berbicara mengenai penting atau tidaknya keberadaan KPK di Indonesia, penulis rasa dan barangkali masyarakat Indonesia pada umumnya mengatakan sangat penting. Maka dari itu banyak sekali gerakan masyarakat yang mendukung KPK, walaupun banyak mendapat “serangan” dari lembaga-lembaga lain.

Bayangkan saja uang Rp. 249 Triliun sangat bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dana pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Hingga tahun 2014 peringkat Indonesia yang dahulu masuk dalam 10 besar negara terkorup sekarang sudah berubah menjadi peringkat ke 12 (Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI)).

KPK Didukung Rakyat Bukan Kapitalis Birokrat
KPK, Polri, dan DPR merupakan bagian dari suprastruktur jika kita meninjau dari perspektif ekonomi politik. Sudah tentu lembaga-lembaga tersebut digunakan untuk mengamankan kepentingan. Pertanyaannya kepentingan siap? Pasti ada yang beranggapan bahwa itu kepentingan elite politik di Indonesia.

Kita bisa lihat ketika Polri bersitegang dengan KPK tentu ada kepentingan dibalik semua itu. Hal yang perlu kita tahu KPK, Polri, dan DPR hanya sebagai alat untuk mengamankan kepentingan. Saat ini realitasnya masyarakat banyak menganggap KPK sebagai yang mengusung kepentingan rakyat, sedangkan Polri dan DPR tidak, tetapi  bisa saja itu berubah sebaliknya. Penulis sangat sepakat ketika muncul #SaveKPK&Polri karena yang harus dilawan adalah kapitalis birokrat bukan lembaganya. Penulis rasa seluruh masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih di Indonesia, bukan hanya 3 lembaga tersebut yang kini menjadi sorotan tetapi harus secara menyeluruh.

Tulisan ini tidak diarahkan untuk membuat opini publik bahwa KPK adalah lembaga yang paling suci, sedangkan Polri dan DPR adalah lembaga yang bejat. Namun, tulisan ini diarahkan untuk kita mampu membedakan antara pelaku dari lembaga dengan lembaganya. Bukan berarti KPK yang saat ini dianggap masyarakat adalah lembaga yang baik, selamanya akan tetap baik. Tetapi hal itu tentu berubah sesuai siapa yang memiliki kepentingan dan kekuasaan di lembaga tersebut. Tugas masyarakat menjaga dan mengawal KPK dan lembaga-lembaga lain agar tetap bersih dan berpihak pada rakyat, bukan kepada kapitalis birokrat.

*Ketua Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI. Mahasiswa semester 8 prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, tertarik dengan disain website. Punya niat untuk membuka toko buku dan baju.

0 Comments