UPI dan Orientasi Pasar


Dunia pendidikan Indonesia hari ini sedang sakit parah. Ibarat manusia, pendidikan hari ini sedang dihiasi oleh penyakit kutu air, DBD, tifus bahkan lepra. Sejatinya, pendidikan haruslah menjadi obat bagi masyarakat untuk menjawab setiap penyakit yang ada. Namun, jika obatnya saja sudah sakit, bagaimana dapat menyembuhkan?

Tragis memang. Namun, kondisi pendidikan hari ini tidak serta merta buruk seperti sekarang. Pasalnya, hal ini ternyata dikondisikan oleh tangan-tangan imperialis yang mencoba meraup untung di Indonesia lewat pendidikan, khususnya p
endidikan tinggi. Liberalisasi, privatisasi serta komersialisasi adalah tajuk utama praktik imperialisme di negara kita. Hasilnya, semakin “sakit”-lah pembangunan pendidikan di Indonesia.

Sumber gambar: sharingdisini.com
Jawaban Atas Minimnya Lapangan Kerja
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu dari sekian banyak perguruan tinggi yang terbawa arus. Sejak didirikan tahun 1954, UPI atau yang dulu dikenal IKIP telah diamanahi oleh negara ini untuk mencetak para guru pendidik bangsa. Namun, arus telah membuat UPI banting setir dari tujuan awalnya. Praktik-praktik liberalisasi dan otonomi dapat kita rasakan dimulai dari berubahnya status dari IKIP menjadi UPI, dilanjutkan dengan status PT BHMN menjadi PTN-BH, atau kebijakan biaya pendidikan yang tiap tahun selalu mengalami kenaikan.

UPI berhak mengeluarkan kebijakan pada ranah akademik maupun non-akademik. Otonomi yang dimiliki UPI menyebabkan UPI semakin kehilangan jati dirinya dengan kehadiran berbagai program studi non-pendidikan. Hal ini adalah contoh nyata kondisi pendidikan Indonesia yang tumpang tindih antara tujuan awal dengan tuntutan pasar.

Persoalan yang sebenarnya tidak terlalu menjadi buah bibir hari ini namun memiliki dampak yang tidak kecil adalah kehadiran mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah “motivasi” yang memberikan semangat kepada para lulusan UPI untuk berbisnis, tidak terkecuali calon-calon guru yang akan dicetak UPI. Tidak salah memang untuk mengarahkan mahasiswanya agar berbisnis, tetapi apakah ini jawaban dari UPI yang tidak bisa memberikan jaminan pekerjaan bagi para lulusannya? Apakah ini juga jawaban dari pemerintah atas sedikitnya lapangan kerja di negeri ini sehingga malah mengharuskan warganya untuk membuka sendiri lapangan kerja tersebut?

Kehadiran mata kuliah ini adalah buah dari liberalisasi yang mengakibatkan orientasi pendidikan menjurus pada pasar. Meskipun orientasinya pada pasar, tetapi mata kuliah ini tidak memberikan output yang jelas bagi mahasiswanya, selain hanya motivasi tentu. Mata kuliah ini hanya berpijak pada motivasi, tips serta karya tulis -makalah- saja sebagai pelengkap komponen penilaian kelulusan. Tidak ada kesempatan langsung bagi para mahasiswa untuk terjun mengelola bisnisnya sendiri. Serta tidak adanya bantuan biaya sebagai modal bagi mahasiswa untuk mulai berwirausaha. Apa UPI akan bersilat lidah dengan berkata bahwa seharusnya mahasiswa mencari dananya sendiri? Lantas, biaya kuliah yang begitu besarnya, apakah tidak ada sepeser pun untuk membiayai praktik wirausaha mereka?

Selain itu, kompetensi dosen mata kuliah ini pun masih diragukan. Rata-rata dosen yang mengampu mata kuliah ini hanya didasarkan pada pengalaman mereka dalam berwirausaha, bukan atas dasar kompetensi keilmuannya. Dan imbasnya, mereka -para dosen- hanya memberikan ceramah tentang pengalamannya berwirausaha. Atau, jika dosen yang bersangkutan tidak mempunyai pengalaman berwirausaha, ia mengajak para mahasiswa pemenang program-program kewirausahaan untuk memberikan pengalamannya dalam menyusun karya tulis hingga aktualisasi dari ide karya tulisnya. Jika memang kriterianya adalah pengalaman, maka teman Saya pun, Ilham bersama kekasihnya, pengusaha online shop dengan brand-nya Naill Project pun bisa menjadi dosen pengampu mata kuliah ini.

Namun, terlepas dari guyonan itu, perlu adanya peninjauan ulang bagi mata kuliah yang memang kurang -bahkan mungkin tidak sama sekali- menunjang profesi keguruan bagi mahasiswa UPI. Selain itu, UPI juga perlu untuk mengubah orientasinya. Jangan sampai terbawa arus sehingga semakin menjamurnya pengangguran intelektual di negeri ini. Sebagai tambahan informasi, Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 menyebutkan ada sekitar 434.185 sarjana yang menganggur dan bertambah pada tahun 2014 menjadi 495.143.

Jika memang UPI masih bersikeras menjalankan praktik-praktik imperialis, tuntutan mencetak guru profesional dan tuntutan pasar adalah kondisi dilematis yang akan dihadapi UPI khususnya dan dunia pendidikan Indonesia umumnya.


*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pernah menjadi Ketua Hima Satrasia. Kini aktif berkegiatan di UKSK menjadi staf Departemen Advokasi dan P2M. Berniat menggagas kembali BEM FPBS bersama teman-teman seangkatannya.

0 Comments