Reforma Agraria Jokowi-JK Tidak Menghapuskan Monopoli dan Perampasan Tanah


Senin (26/09) lalu menjadi aksi puncak peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke 56 yang dilakukan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR), sebuah aliansi multisektoral yang di dalamnya tergabung buruh, petani, pemuda mahasiswa, buruh migran, kaum miskin kota, dan perempuan.

FPR mendesak presiden Jokowi untuk menghentikan monopoli atas tanah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan milik negara ataupun swasta seperti Perhutani, Sinar Mas, Lonsum, hingga PT. Freeport Indonesia.

“Hingga tahun ke 56 reforma agraria sejati tidak benar-benar direalisasikan secara serius oleh pemerintah, kenyataannya rezim Jokowi-JK saat ini justru semakin meningkatkan monopoli dan perampasan tanah di Indonesia. Bayangkan saja saat ini ada 16 perusahaan perkebunan termasuk milik negara telah menguasai tanah sekitar 171 juta hektare. Sedangkan kaum tani besarnya yang 65% dari total jumlah rakyat Indonesia hanya mempunyai luas tanah 0,2 hektare.” Kata Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Mohammad Ali saat orasi politiknya.

Pada aksi yang dimulai pukul 10 pagi itu, ribuan massa aksi yang berasal dari petani dari Rumpin Bogor, Pangalengan Bandung, Blora, mahasiswa, dan buruh melakukan long march dari halaman parkir Masjid Istiqlal, kemudian ke Gd. Gubernur DKI Jakarta, lanjut ke Gd. Kementerian Ketahanan, hingga akhirnya berhenti di depan Istana Negara.

Ketika berhenti di Gd. Gubernur DKI Jakarta, Johanes Bosco Maranata atau yang akrab dipanggil Hans aktivis Front Mahasiswa Nasional (FMN) ranting UI mengkritik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas praktik-praktik penggusuran dan perampasan tanah yang terjadi di Jakarta.

“Lagi-lagi rakyat yang harus menerima dampak buruk dari pembangunan di Jakarta yang bergantung pada modal asing, pemerintah DKI Jakarta lebih berpihak pada investor asing daripada rakyatnya.” Teriak Hans saat orasi politiknya.

Seorang petani wanita dari Rumpin Bogor yang disapa Ibu Neneng menyampaikan keluh kesahnya di depan Gd. Kementerian Pertahanan ketika bertani di Rumpin Bogor. Beliau menyampaikan bahwa petani-petani di Rumpin Bogor sering mendapat intimidasi dari TNI AU yang mencoba merampas tanah garapan mereka.


“Petani-petani di Rumpin Bogor cuma contoh kecil saja, masih banyak petani-petani di Indonesia yang mendapatkan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan, hingga penembakan karena mempertahankan tanah garapan mereka.” Ujar Bu Neneng.

Berdasarkan data yang ditemukan FPR, sejak pemerintahan Jokowi-JK hingga Mei 2016, sedikitnya terdapat 59 kasus yang terjadi di 18 provinsi dengan korban kekerasan sebanyak 256 orang, penembakan 39 orang, penangkapan 581 orang, kriminalisasi 82 orang, dan meninggal dunia 10 orang. Dua bulan terakhir ini pula terdapat sekitar 200 petani kecil dikriminalisasi dengan tuduhan pembakaran lahan. Selain itu dalam kurun waktu Mei – Juni 2016 sedikitnya 5000 orang Papua ditangkap dengan berbagai tuduhan.

Menurut Rudi H. B. Daman koordinator umum FPR data tersebut belum termasuk korban kekerasan akibat operasi militer (Operasi Tinombala) di Sulawesi Tengah dan kekerasan (penembahan) TNI AU di Medan Sumatera Utara. Menurutnya pula kasus-kasus tersebut mencerminkan watak asli dari rezim Jokowi-JK sebagai rezim fasis anti rakyat, kaki tangan imperialisme, tuan tanah besar, dan borjuasi besar komprador.

Sama halnya dengan tanggapan salah satu mahasiswa UPI, Mujia R. Idris ketika diwawancarai oleh kami, mengapa mahasiswa mau ikut terlibat dalam aksi HTN bersama petani, dia memaparkan bahwa mahasiswa itu tergabung bersama petani bukan semata-mata bentuk solidaritas saja, namun permasalahan monopoli atas tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan berdampak pada sektor pendidikan, semisal anak-anak petani kesulitan mengenyam pendidikan tinggi.

Aksi HTN ini juga dimeriahkan oleh band Mineral7 yang menyumbangkan lagu-lagu bertemakan kerakyatan buatan mereka. Selain itu pada aksi HTN tahun ini ada acara makan bersama petani di jalan raya. Hingga akhirnya aksi ditutup pukul 4 sore dengan tertib. (NHS)

0 Comments