Ada Apa dengan Kampus UPI?

oleh Rivaldi Octora S.

Jadi ini curahan hati saya sebagai satu dari ribuan mahasiswa UPI mengenai kondisi kampus UPI tercinta ini. Saya baru satu tahun berkuliah di kampus ini, namun saya jadi pusing sendiri melihat kampus ini. Dulu sebelum masuk UPI, saya membayangkan bahwa kampus UPI dengan embel-embel kampus “pendidikan Indonesia” tentunya sangat fokus untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang berpihak pada rakyat. Namun kenyataannya tidak seperti yang saya bayangkan, kampus ini biaya kuliahnya mahal dan menurut saya cenderung komersial.


Ketertarikan saya mengenai “Ada apa dengan kampus UPI ini?” membuat saya mencoba banyak membaca informasi dan berdiskusi dengan yang katanya “aktivis kampus UPI” dan saat ini saya menemukan bahwa liberalisasi sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi sudah lama terjadi sejak zaman orde baru, pada saat itu Soeharto menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti IMF (International Monetary Fund) sampai WTO (World Trade Organisation). Khususnya dengan cikal bakal terbentuknya WTO yang mempunyai persyaratan bagi negara yang ingin menjadi “member” untuk menyetujui sebuah perjanjian yang bernama GATS (General Agreement of Trade and Services) yang berisikan bahwa semua sektor tak terkecuali pendidikan dapat diperjualbelikan, seperti yang tercantum pada UU No. 7 tahun 1994 yang tentang ratifikasi perjanjian GATS. Secara garis besar Indonesia menyepakati perjanjian GATS tersebut.  

Sampai saat ini terlihat jelas dampak dari perjanjian tersebut dan seperti yang kita ketahui bahwa UPI sudah menjadi salah satu universitas yang berfondasi PTN-BH dan diberikan hak otonomi oleh pemerintah secara penuh untuk mengelola segala aset yang ada untuk mengembangkan “pendidikan” di kampus. Namun tidak hanya mengembangkan sektor pendidikan dalam artian akademik, sektor nonakademik pun UPI dapat melakukan pembentukan hukum dan badan usaha secara bebas.

Contohnya dalam pembentukan sebuah hukum. UPI berhak untuk menentukan sebuah pemasukan, contohnya seperti pengadaan biaya parkir yang masih menjadi sebuah perdebatan hingga saat ini sampai kepada penentuan biaya kuliah yang dinilai masih tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Terlebih dari itu UPI memiliki tingkat transparansi informasi yang buruk. Seperti halnya dalam keuangan yang seharusnya informasi tersebut bersifat publik. Maka dari itu timbul sebuah pertanyaan, “Ke mana larinya uang UPI?”, “UPI punya badan usaha apa saja?”,  “Apa usaha yang dilakukan UPI tersebut berkontribusi dalam pembangunan “pendidikan” di kampus?” atau “Jadi UPI mau dijadikan pasar atau kampus?”. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di setiap benak mahasiswa yang jiwanya tergerak.

Dengan diadakannya konferensi #SembuhkanUPI sebagai bentuk keresahan mahasiswa karena terlalu banyak penyakit kampus UPI tercinta ini, cepat atau lambat UPI harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memang itu adalah kewajiban UPI sebagai lembaga pendidikan  yang seharusnya arif dan cinta terhadap mahasiswanya maupun kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kampus.

0 Comments