Dikotomi Organisasi Intra dan Ekstra Kampus: Warisan Buruk Orde Baru

Oleh Nur Hidayat Santoso

Sudah menjadi rutinitas setiap awal masuk mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi, kebanyakan organisasi mahasiswa berlomba-lomba menarik mahasiswa baru untuk ikut bergabung di organisasi tersebut, tidak terkecuali organisasi ekstra kampus. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis jika organisasi tidak mau mati dan krisis kader, tiap organisasi wajib melakukan proses kaderisasi.

Sejak dulu organisasi pemuda mahasiswa sudah melakukan proses kaderisasi misalnya Boedi Oetomo, Kelompok Studi Indonesia (KSI), Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan yang lainnya punya basis pemuda mahasiswa yang sumbernya ada di kampus. Semua organisasi mahasiswa tersebut tentunya punya orientasi untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Indonesia.

Sejarah mencatat organisasi pemuda mahasiswa sangat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Indonesia. Sejak persiapan kemerdekaan, munculnya Orde Lama, munculnya Orde Baru, hingga kini Reformasi.

Lalu pertanyaannya ketika organisasi mahasiswa tersebut aksesnya dibatasi di kampus, apakah akan mampu mendapatkan kader-kader untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Indonesia? Tentunya tidak.

Peran Penting NKK/BKK Mematikan Gerakan Mahasiswa
Sejak awal munculnya organisasi pergerakan di Indonesia, sebenarnya belum ada yang mendefinisikan mana organ intra dan ekstra kampus, semuanya didefinisikan sebagai organisasi pemuda mahasiswa. Namun semua itu berubah sejak rezim Soeharto, pada saat ini gerakan mahasiswa menjadi salah satu faktor penting perubahan di Indonesia. Organisasi mahasiswa menjadi kritikus keras terhadap rezim saat itu. Semisal kalau kita ingat gerakan golput yang muncul tahun 1970-an itu atas kritik mahasiswa terhadap pemilu karena Golkar dianggap curang. Selain itu penentangan pembangunan TMII karena banyak warga yang tergusur di sana. Kemudian isu kenaikan harga BBM dan isu korupsi di tubuh rezim Soeharto. Lalu ada lagi penolakan yang ditujukan terhadap kebijakan Orde Baru yang pro terhadap modal asing sebagai penjajahan baru di Indonesia terutama Jepang pada saat itu.

Untuk menghindari protes-protes yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat itu, rezim Orde mengeluarkan kebijakan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (pada saat itu menterinya adalah Daoed Josoef) No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).  Inti dari dua kebijakan ini adalah untuk mengebiri kegiatan aktivitas politik mahasiswa. Gagasan yang diusung adalah mahasiswa hanya cukup memahami politik dalam artian teori bukan praktik. Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi dalam kehidupan kampus, dengan dalih stabilitas politik dan pembangunan. Kebijakan ini benar-benar menjauhkan mahasiswa dari realitas sosial yang ada.

Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia. Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa dalam skala regional ataupun nasional selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa. Sejak saat itulah muncul dikotomi antara organisasi intra kampus dan ekstra kampus.

Organisasi Intra = Baik, Organisasi Ekstra = Buruk
Sudah berpuluh-puluh tahun otak kita dijejali propaganda Orde Baru soal dikotomi organisasi intra dan ekstra kampus. Padahal hakikat organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra sama saja, yaitu mewadahi hak mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas intelektual mereka yang kemudian diimplementasikan di masyarakat. Pembedanya hanya pada tataran skalanya saja, kalau organ intra kampus hanya pada tataran kampus, sedangkan organ ekstra kampus tatarannya bisa nasional.

Selain itu sering muncul bahwa organ ekstra kampus banyak membawa kepentingan partai politik tertentu, sedangkan organ intra kampus sebagai organisasi independen yang tidak ikut campur dalam dunia politik. Inilah yang diinginkan rezim, organisasi ekstra kampus dicap buruk karena ikut terlibat politik, sedangkan organisasi intra kampus dicap baik karena tidak ikut campur dunia politik.


Dalam hal ini organisasi ekstra kampus yang dicap buruk adalah organisasi yang bergerak di ranah sosial politik seperti HMI, FMN, GMNI, PMII, dan KAMMI sedangkan organisasi yang berbasis kedaerahan tidak dapat cap buruk, padahal sama-sama organisasi ekstra kampus. Memang pasti seperti itu, organisasi yang di ranah sosial politik punya gagasan untuk mengubah tatanan dunia perpolitikan di Indonesia yang mereka anggap buruk. Konsekuensinya setiap yang menentang tatanan kekuasaan pasti mendapat hadangan dari penguasa, buktinya NKK/BKK.

Hingga kini muncullah pelarangan-pelarangan keberadaan organisasi ekstra kampus, dari mulai dilarang melakukan open recruitment secara terbuka di kampus, membuat kegiatan di kampus, punya sekretariat di kampus, dan hingga dapat dana dari kampus. Seperti zaman sebelum NKK/BKK. Akhirnya organisasi ekstra kampus masuk dan menunggangi organisasi intra kampus. Padahal kalau pemerintah lewat kampus memberikan akses yang sama terhadap organisasi ekstra kampus, tidak akan ada istilah tunggang-menunggangi seperti sekarang.

Mahasiswa juga pasti sudah sadar, organisasi mahasiswa mana pun yang tidak punya tujuan yang jelas dan hadir bukan berdasarkan kebutuhan mahasiswa pada akhirnya akan punah dengan sendirinya.

Permasalahan perebutan kader dan eksistensi organ ekstra di kampus itu bukanlah masalah melainkan dinamika organisasi kemahasiswaan yang pasti terjadi. Tiap organisasi ekstra kampus tinggal bergerak secara fair play tanpa harus saling sikut. Bahkan kekinian banyak organisasi ekstra kampus yang membuat aliansi bersama. Jadi dapat kita bayangkan jika satu organisasi ekstra kampus saja dapat memengaruhi kebijakan, bagaimana ketika beberapa organisasi ekstra dapat beraliansi lalu ditambah organisasi intra kampus tentunya sangat bisa mengubah Indonesia.

Mari kita ambil contoh, baru-baru ini organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Muhamadiyah Purwokerto yang diklaim oleh pemerintah dan kampus sebagai organ ekstra tidak dibubarkan secara paksa oleh kampus ketika menyelenggarakan pemutaran film dan diskusi publik yang bertema “Kaitan Problem Agraria dengan Problem Pendidikan” dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-56 Tahun, padahal telah memenuhi urusan administrasi termasuk mengantongi izin peminjaman di ruang sidang lama Fakultas Pertanian, akan tetapi secara sepihak WR 3 mengeluarkan instruksi pelarangan kegiatan tersebut beberapa jam sebelum dimulai. Lalu yang lebih parahnya lagi dosen Fakultas Hukum UMP yang sebelum telah bersedia hadir sebagai pembicara tiba-tiba membatalkan menjadi pembicara di acara pemutaran film dan diskusi publik tersebut. Tentunya dosen bersangkutan tidak berani melawan instruksi atasnya, walaupun mungkin dari hati kecilnya berkeinginan untuk berbagi bersama mahasiswanya di forum ilmiah kampus tersebut. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945.

Lain halnya di kampus UPI, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) punya izin untuk menyelenggarakan pelantikan di Gd. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) tanpa adanya intimidasi atau pembubaran oleh pihak kampus. Ini memang akhirnya kembali ke sikap rektorat terhadap pemberian izin organisasi ekstra kampus membuat kegiatan di dalam kampus.

Dasar kebijakan pihak kampus melarang kegiatan tersebut merujuk pada SK Dirjen Dikti No. 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra/Partai Politik di Kampus. Hal yang sama juga dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia, contohnya di UPI lewat Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan UPI dalam BAB IX pasal 25. Peraturan-peraturan inilah yang secara tidak langsung mengekang mahasiswa untuk berorganisasi, dengan mengekang organisasi ekstra beraktivitas di kampus secara tidak langsung pula pemerintah dan kampus mencoba mematikan kekritisan intelektual mahasiswa dengan cara mematikan organisasinya. 


Pesan untuk aktivis organisasi ekstra kampus adalah jangan mau termakan propaganda Orde Baru dan membuat kita (aktivis organisasi ekstra kampus) terpecah-belah dan tak pernah menyatu. Hal itulah yang diinginkan rezim agar gerakan mahasiswa tidak pernah besar. Terakhir jangan mau dibedakan antara aktivis organisasi intra kampus dengan aktivis organisasi ekstra kampus, kita semua aktivis mahasiswa. Selain itu upaya yang harus dilakukan adalah mendorong penghapusan peraturan-peraturan yang melarang organisasi mahasiswa yang diklaim oleh pemerintah dan kampus untuk berkegiatan di kampus. Kita mahasiswa juga harus terus mengkritisi kebijakan pemerintah dan kampus yang tidak berpihak pada mahasiswa umumnya rakyat Indonesia.

3 Comments