Episode 88 dari Sumpah Pemuda


Sumpah pemuda, tentu bukan lagi frasa yang aneh bagi masyarakat Indonesia. Sumpah pemuda bukan sekadar ungkapan yang diucapkan oleh sekian banyak pemuda. 88 tahun silam, ketika kolonialisme Belanda masih menguasai sebagian besar bumi Nusantara, pemuda bersatu menyatukan visi untuk melawan segala bentuk penghisapan dan penindasan yang dialami rakyat. 28 Oktober 1928, menjadi waktu penting yang bersejarah, bagaimana perwujudan cita-cita kemerdekaan bangsa dan proses pencarian jati diri sebagai Indonesia mulai digaungkan. Lantas yang menjadi soal, apakah jati diri tersebut masih dipraktikkan oleh bangsa ini?


Tanah Air Indonesia
“...tanah kelahiran adalah ibu yang selalu ramah dan terbuka haribaannya”. –Tohari
Penggalan kalimat dalam novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari tersebut setidaknya memiliki makna mendalam mengenai tanah kelahiran. Tanah kelahiran, meskipun jauh dan sudah lama tidak pernah dipijak, akan tetap terbuka dan ramah. Maka, seharusnya tidak ada ungkapan malu atau malas untuk kembali.

Membincangkan kata ‘kembali’, atau pulang dalam konteks bernegara di Indonesia, merujuk pada cara untuk mengembangkan bumi Nusantara. Upaya pengembangan tentu harus berdasar pada kompetensi yang dimiliki seorang warga negara. Warga negara yang berkompeten namun sudah lama bermukim di negara orang, seharusnya dapat kembali ke bumi Nusantara untuk mengembangkan negara ini.

Berapa banyak warga negara Indonesia yang berkompeten namun tinggal di negara orang lain? Jawabnya tentu tidak sedikit, mereka tersebar hampir di seluruh benua. Profesi mereka pun beragam, dan diperkuat dengan terbiasanya bersaing dalam kompetensi global. Ilmuwan, pebisnis, pakar teknologi, penyanyi, pendakwah, dan masih banyak lagi. Dengan populasi yang mencapai 8 juta orang, tentu kehadiran mereka sangat diharapkan untuk membantu pengembangan negara kita.

Lantas, yang menjadi soal, mengapa saat ini masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang enggan kembali ke tanah kelahirannya? Apakah mereka malu, atau mungkin malas untuk kembali

Kepergian mereka dilatar belakangi oleh berbagai sebab. Perdagangan dan peperangan, menjadi awal mula banyaknya WNI yang bermukim di negara lain, seperti yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, Bugis, Jawa dan lainnya yang pindah ke semenanjung ketika Kesultanan Malaka berjaya demi menghindari perang Padri. Sampai saat ini, mereka  menetap di negara Malaysia dan Singapura. (Wikipedia.org, 2016)

Lalu, era globalisasi yang saat ini memupus sekat antar negara, dapat menjadi faktor lainnya. Harapan akan kehidupan yang lebih baik di negara-negara Eropa menjadi alasan mengapa banyak WNI yang pergi dari Indonesia. Faktor lainnya, kejadian kelam pada masa orde baru, khususnya menjelang reformasi sedikit banyaknya menjadi pemicu kepergian sebagian masyarakat etnis campuran. Banyak WNI etnis Tiongkok yang memilih pergi karena mendapatkan diskriminasi pada saat itu. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil juga turut memengaruhi jumlah kepergian WNI ke negara lain.

Hal lainnya, proses pertukaran pelajar atau beasiswa studi ke luar negeri, ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus sebagai program untuk mengembangkan negara Indonesia. Persoalannya adalah banyak pelajar yang setelah mendapat ilmu, malah memilih bekerja di negara orang untuk kemajuan mereka. Hal seperti ini tidak sedikit terjadi, malah banyak ilmuwan juga yang lebih memilih bekerja di negara lain daripada bekerja demi mengembangkan negara sendiri.

Namun, tak bijak rasanya hanya menyudutkan mereka yang bekerja di negara lain tanpa tahu sebabnya. BJ. Habibie, presiden Indonesia ketiga menerangkan alasan mengapa banyak ilmuwan atau WNI lain yang lebih memilih bekerja di negara lain daripada negara sendiri. Pada malam peringatan 25 tahun Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Habibie menuturkan bahwa sebab mereka tidak pulang karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja bagi mereka. Sehingga, bayangan menjadi pengangguran selalu membayangi.

Industri-industri strategis, kini dibubarkan, sebagai dampak intervensi asing pada 1998. Padahal, dulu Presiden ketiga Indonesia ini mampu membangun industri strategis, dan hasilnya dapat memproduksi kereta api, kapal terbang hingga senjata. Intervensi asing masih mempunyai andil dalam menghambat pertumbuhan industri strategis ini. Satu sisi, mereka meminta negara berkembang untuk meningkatkan nilai tambah lewat industrialisasi. Di lain sisi, mereka membunuh industri negara berkembang dengan melakukan praktik penghisapan.

Bangsa Indonesia sebagai Pilihan
Sekitar dua bulan yang lalu, rakyat Indonesia dipusingkan oleh polemik dwi kewarganegaraan menteri ESDM, Arcandra Tahar. Polemik ini muncul, karena opini yang berkembang di masyarakat bahwa sikap Presiden yang terlalu ‘ngotot’ dengan Arcandra menimbulkan kesan Presiden disetir oleh Amerika. Kebohongan yang dilakukan oleh Arcandra soal status kewarganegaraan menimbulkan tanda tanya besar, mengapa orang yang lahir di Indonesia, lebih memilih menjadi warga negara asing?

Polemik Arcandra Tahar, menjadi sebuah ironi pada akhirnya, ketika status kewarganegaraan Indonesia merupakan pilihan. Menjadi ironi karena dengan sifatnya yang berupa pilihan itu, seseorang yang beralih dari semula sebagai WNI, lalu beralih menjadi WNA, dipertanyakan semangat nasionalismenya. Meskipun sekarang memang sudah menjadi WNI, namun di balik berubahnya status kewarganegaraannya, tentu ada hal lain yang mempengaruhinya, seperti kepentingan politik, barangkali

Jika merujuk pada asas kewarganegaraan yang dianut negara Indonesia, Indonesia menganut asas ius sanguinis atau asas untuk mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan wilayah tempat di mana ia dilahirkan. Selain ius sanguinis, Indonesia juga menganut asas ius soli, asas untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Namun, hal tersebut diberlakukan terbatas kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur Undang-undang.

Memiliki status dwi kewarganegaraan memang diakui oleh Dunia Internasional. Namun, di negara kita hal tersebut tidak diakui. UU Nomor 12 Tahun 2008 dengan jelas menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda atau pun tidak memiliki kewarganegaraan. Baik secara hukum maupun secara norma, memiliki kewarganegaraan ganda tentunya bertentangan dengan segala aspek.

Menjaga Martabat Bahasa Indonesia
Kongres pemuda 1 dan 2 dilaksanakan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar diskusinya. Hal ini dilandasi karena yang hadir pada saat kongres pemuda tersebut berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Namun, setelah kongres pemuda, disepakati bahwa bahasa yang akan digunakan sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Sebagai sebuah identitas, tentunya bahasa adalah ciri pembeda yang utama antara bangsa satu dengan yang lainnya. Sebagai pemersatu bangsa, bahasa Indonesia tentunya telah mengalami proses pemilihan sebagai bahasa nasional dengan segala pertimbangan. Meskipun, terdapat beberapa suku yang mempunyai penutur lebih banyak daripada bahasa Melayu sebagai lingua franca, tetapi atas semangat persatuan, maka bahasa Indonesialah yang disepakati.

Namun, era globalisasi selalu mempunyai dua sisi yang berlawanan. Dampak dari sisi negatif yang hadir dan turut memengaruhi bahasa Indonesia adalah menjadi inferiornya bahasa Indonesia di tanahnya sendiri. Bahasa Indonesia seakan kehilangan posisi di mata pemuda sebagai aktor yang terlibat dalam era globalisasi. Superiornya pihak asing dan gencarnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional memengaruhi pergaulan pemuda yang ingin bersaing dalam dunia Internasional.

Stigma yang dihadirkan kaum imperialis di negara Indonesia, adalah masifnya penggunaan bahasa asing dalam ruang publik. Hal tersebut menjadi pemicu semakin superiornya bahasa asing atas bahasa Indonesia. Memang, bahasa asing diperlukan untuk pergaulan dan persaingan dunia global. Tetapi, kastanisasi dalam bahasa tentu tidak dapat dibenarkan.

Maka, atas kondisi tersebutlah, martabat bahasa Indonesia dipertaruhkan. Posisi bahasa Indonesia, apakah akan menjadi bahasa yang diperhitungkan sebagai bahasa pergaulan dunia global, tergantung pada penuturnya. Penutur yang mempunyai tuturan masif dalam berbahasa adalah kalangan pemuda. Intensitas pemuda dalam berinteraksi, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya tentu akan mempengaruhi posisi bahasa Indonesia.

Menjadi Pemuda Indonesia
“Pemuda Indonesia Menatap Dunia”, adalah tema yang diusung pemerintah dalam memperingati Sumpah Pemuda ke-88. Ada tiga fokus konsep yang diusung untuk dibenahi dan mewujudkan generasi emas Indonesia, yaitu kualitas dan integritas, kemampuan intelektual, dan kepemimpinan.

Namun, jika kita korelasikan dengan kondisi bangsa, tentu tiga fokus tersebut akan menghadapi kendala. Kendala pada keengganan rakyat yang berada di negeri orang dan tak mau kembali ke negeri sendiri, lalu kendala pada jiwa nasionalisme rakyatnya, dan terakhir kendala pada upaya menjaga martabat bahasa sebagai identitas utama sebuah bangsa.

Pada sektor pemuda khususnya, tentu persoalan tidaklah sedikit, dan hambatan akan ketercapaian ketiga fokus berpeluang sangat besar. Gagasan yang dihadirkan pemerintah sama sekali belum mencerminkan ke arah pemecahan persoalan pemuda atas rendahnya akses pendidikan dan lapangan kerja. 

Jumlah pemuda di Indonesia sekitar 65 juta, atau 25% dari total penduduk Indonesia pada 2016 (Data Sensus 2016). Namun, untuk akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih berada pada angka 5-10% saja. Faktor utama penyebab masalah ini adalah mahalnya biaya pendidikan yang diakibatkan oleh praktik privatisasi, komersialisasi, dan liberalisasi perguruan tinggi. Selain turunan dari praktik imperialisme tersebut, kesenjangan sarana dan prasarana antar daerah turut memengaruhi akses pendidikan pemuda Indonesia. Berdasarkan data UNICEF (2015), sekitar 1 juta dari 17 juta usia pemuda 16-18 tahun di Indonesia tidak mengecap SMA/SMK.

Selain akses pendidikan, akses atas lapangan kerja pun tercatat masih minim. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2015 sejumlah 7.56 juta orang, dan sekiat 40% datang dari kalangan pemuda. Ironinya, pengangguran yang bersal dari perguruan tinggi mencapai 600.000 sarjana pengangguran.

Menjadi pemuda Indonesia, adalah menjadi pemuda yang tetap berpegang teguh pada semangat lahirnya Sumpah Pemuda, 88 tahun silam. Praktik kolonialisme masih tetap ada, dengan bentuknya yang mengalami evolusi menjadi praktik imperialisme -sebuah penjajahan dengan cara yang lebih lembut-. Maka, ketika latar belakang hadirnya Sumpah Pemuda adalah untuk menghancurkan penghisapan dan penindasan kaum kolonial, maka saat ini semangat tersebut harus dijaga. Karena musuh yang dihadapi menggunakan cara kamuflase yang lebih terlihat baik padahal lebih mematikan.

Kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Pemuda tentu tidak akan pernah tidur melihat kondisi yang tidak baik ini. Sebagai pelopor cita-cita masyarakat Indonesia mandiri sejahtera dan berdaulat, pemuda akan senantiasa aktif ambil bagiannya. Maka, episode 88 dari Sumpah Pemuda ini, akan dibawa ke arah mana, bung?

0 Comments