Mau di Kemanakan Kedaulatan Pangan Kita?

oleh Mujia R. Idris

Mengutip dari sebuah lirik lagu yang berjudul Petani karya Iksa Skuter “petani dibenci pemimpinnya, ada pula yang didera, ada juga yang hilang nyawanya, hilang hidupnya”. 

Wajah Indonesia yang dulu agraris telah dipaksa untuk menjadi negara dengan kondisi pangan memprihatinkan. Salah satu buktinya Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton, dengan rasionalisasi bahwa persediaan pangan nasional yang menipis. Lalu pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyalurannya oleh Pemerintah yang ditandatangani Jokowi pada 7 Maret 2015. Sekadar informasi, impor beras dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, tujuannya untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, selain itu untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Impor beras dilaksanakan oleh Perum Bulog. Jika Indonesia adalah negara agraris, namun tidak berdaya untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri. Negara agraris yang tidak memiliki kedaulatan atas pangannya sendiri, ironis bukan?


16 Oktober menjadi peringatan World Food Day sebagaimana sejarahnya yang bermula dari konferensi Food and Agricultural Organization (FAO) ke 20 yang dilaksanakan di Roma November 1976 lalu. Hasil dari konferensi tersebut yaitu keputusan No. 179 tentang Hari Pangan Dunia. Resolusi yang disepakati oleh 147 negara itu berisikan bahwa setiap anggota FAO pada tanggal 16 Oktober harus memperingati Hari Pangan Dunia.

Banyak kritik atas peringatan Hari Pangan Dunia tersebut, salah satunya “Hari Ketiadaan Pangan Dunia”. Kritik tersebut muncul karena kondisi pangan dunia saat ini sudah dimonopoli oleh imperialisme. Sektor pangan negara dunia ketiga yang dimonopoli oleh imperialisme menyebabkan banyak rakyat di belahan dunia ketiga khususnya Asia dan Afrika banyak mengalami kelaparan karena harga bahan pokok yang terus melambung tinggi.

Seluruh sumber daya di berbagai negara dunia ketiga, lama-kelamaan semakin hancur, terdesak ekspansi, eksploitasi, dan akumulasi imperialisme. Kedaulatan pangan negara dunia ketiga terampas dan memaksa kontrol negara terhadap SDA dan SDM sedikit demi sedikit diserahkan  kepada swasta. Akibat globalisasi neoliberal telah memperoleh catatan yang menarik di mana 105 dari 149 bergantung pada impor pangan bersih, ini dimaksud agar negara-negara tersebut tidak memiliki kemampuan yang menopang kedaulatan pangan negerinya. (www.pp-frontmahasiswanasional.org)

Tentu saja, hilangnya kedaulatan pangan kita saat ini selain dari akibat dari kebijakan-kebijakan negara yang membuka liberalisasi perdagangan pada sektor pangan juga diakibatkan oleh berbagai krisis agraria lainnya, salah satunya sebab yang dimaksud intensif dan meluasnya praktik monopoli atas tanah rakyat yang ditempuh dengan perampasan tanah (land grabbing). Sehingga semakin mempersempitnya lawan produktif pangan yang menopang swasembada yang pada hakikatnya mengusahakan tanaman-tanaman pangan, monopoli yang terjadi keseluruhannya diabdikan dan diorientasikan bagi pemenuhan tanaman-tanaman komoditi seperti sawit untuk kepentingan dijual pada ranah pasar internasional.

Konsekuensinya hingga kini kebebasan dan kesejahteraan saat ini tidak dinikmati kaum Tani. Setidaknya 570 ribu petani berada di bawah garis kemiskinan. (Tempo.co, 31 Desember 2015, Ini Penyebab Defisit Nilai Tukar Petani Sektor Perkebunan).

Tingkat kemiskinan di pedesaan naik dari 14,09% di September 2015 jadi 14,11% di Maret 2016 (CNN Indonesia, 31 Agustus 2016, Noktah Hitam Proyek Mega Jokowi). Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP), menurut BPS, pada Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 0,11% akibat kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,98% sedangkan di sisi lain indeks harga yang diterima petani hanya naik sebesar 0,77% (Tempo.co, 6 Januari 2016, BPSL Klaim Nilai Tukar Petani Turun, Menteri Amran Bilang Naik). Artinya pemasukan petani Indonesia jauh lebih rendah daripada pengeluarannya. Selain itu 14,25 juta petani berlahan sempit tergolong 40% penduduk berpendapatan paling sedikit (CNN Indonesia, 31 Agustus 2016, Noktah Hitam Proyek Mega Jokowi).

Sebagaimana diungkap Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tercatat setidaknya 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar yang melibatkan 108.714 keluarga di tahun 2015. (Kompas, 5 Januari 2016, Belum Ada Hasil Terkait Penyelesaian Konflik Agraria) Bahkan kalau dilihat lebih luas, dari tahun 2004 hingga 2015 ada 1.772 konflik agraria yang berlangsung pada besaran wilayah 6.942.381 hektar dengan melibatkan 1.085.817 keluarga sebagai korbannya.

Secara khusus, masyarakat adat juga menderita penindasan akibat perampasan tanah demi proyek-proyek neoliberal. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkap bahwa dari tahun 2003–2014 setidaknya terjadi kriminalisasi masyarakat adat, dari Sumatra Utara hingga Maluku Utara. Semuanya terkait proyek pembangunan neoliberal, bukan hanya di segi infrastruktur namun juga pertambangan dan perkebunan skala besar. (CNN Indonesia, Rabu 31 Agustus 2016, Kegelisahan Orang Seko dan Ancaman Kampung yang Tenggelam)

Meskipun monopoli tanah masih merupakan salah satu sumber utama penindasan dan pemiskinan tani, namun terdapat pergeseran kontradiksi saat ini. Bila di tahun 1950an dan 1960an, kaum tani Indonesia sering berkontradiksi dengan tuan tanah-tuan tanah tradisional feodal, maka hari ini kontradiksinya dengan kaum kapitalis agraria. Kapitalis agraria adalah para pemodal, baik dalam bentuk perorangan maupun perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang memonopoli sumber-sumber agraria dan memanfaatkannya untuk operasi bisnis serta terintegrasi dengan pasar bebas.


Ini ditunjukkan lewat data Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengungkap bahwa 56% aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dimonopoli oleh 0,2% penduduk di Indonesia. Penguasaan segelintir orang terhadap properti, tanah, dan perkebunan yang sangat besar itu berbanding terbalik dengan sangat banyaknya kaum tani yang sangat sedikit memiliki tanah. 26,14 juta rumah tangga tani memiliki lahan rata-rata hanya 9,89 hektar per keluarga. Sedangkan kira-kira 14,25 juta rumah tangga tani lainnya malah memiliki lahan di bawah 0,5 hektar per keluarga. Sementara skala ekonomi untuk satu keluarga setidaknya harus dua hektar. (Kompas, 28 Januari 2016, Pemodal Kuasai Lahan Desa. Djumena, Erlangga) Ini juga diperkuat dengan data KPA yang menyatakan bahwa biang tertinggi konflik agraria adalah sektor pembangunan infrastruktur di tahun 2014 dan sektor perkebunan di tahun 2015 di samping biang lainnya seperti sektor kehutanan, pertambangan, dan lainnya. Hampir semua proyek biang perampasan tanah demikian berdalih sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

Namun kita juga tidak seharusnya berpikir negatif tentang program-program pemerintah terhadap sektor pertanian tanpa rasionalisasi yang kongkret, karena di sini kita akan memakai program-program yang tertera di dalam Nawacita yang di usung oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Joko Widodo dalam sektor pertanian dan pangan di dalam Nawacita. 

Salah satu program yang tertuang dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pertanian adalah meningkatkan kepemilikan petani atas tanah pertanian menjadi rata-rata 2 hektar (saat ini masih di bawah 0,75 hektar), dan meningkatkan swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah berencana untuk melakukan redistribusi tanah seluas 9 hektar yang akan menjadi tanah bagi petani. Tanah ini dapat berasal dari tanah di bawah otoritas Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau tanah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta adanya pengakuan hak masyarakat hukum adat. Pemerintah beranggapan bahwa program ini pada akhirnya akan dapat menyejahterakan para petani, khususnya petani kecil.

Mengutip dari pernyataan AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria)  Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Pemerintah Jokowi-JK adalah reforma agraria palsu. Ini bukanlah reforma agraria sejati sebagaimana harapan kaum tani dan rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Reforma agraria sejati harus dapat menjadi jalan untuk mengakhiri penghisapan dan penindasan kaum tani dan rakyat Indonesia akibat monopoli, perampasan tanah, dan konflik agraria. Tahun 2016, Jokowi telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria. Kebijakan ini berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khususnya untuk prioritas nasional reforma agraria yang dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Lebih lanjut, pada 3 Juni 2016, telah dibentuk Tim Kerja Reforma Agraria melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah menyusun persiapan dan pelaksanaan reforma agraria dengan koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli–Agustus 2016). Dari Stranas ini dapat dicermati bahwa target pencapaian utama RA Jokowi melalui dua skema pelaksanaan. Pertama, target pencapaian 9 juta Ha; 4,5 juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. Program legalisasi adalah untuk tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha dan 3,4 juta Ha tanah aset Program Nasional Lintas Sektor (PRONA) yang sebagian besar milik pemerintah/tentara/polisi, dan hasil penyelesaian konflik. Sedangkan 4,5 jt Ha untuk redistribusi menyasar lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar, dan 4,1 juta Ha dari pelepasan kawasan hutan. Kedua, target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dari kedua target ini diketahui bahwa:
Pertama, inti dari kebijakan RA Jokowi adalah legalisasi aset atau sertifikatisasi yang justru berorientasi untuk memperluas pasar tanah (land market) dan kredit perbankan. Dalam jangka panjang, program ini semakin membuka peluang perampasan tanah karena sertifikasi hanya akan memudahkan praktik jual-beli tanah yang menguntungkan tuan tanah dan perbankan yang menyita aset kaum tani. Program ini terkait dengan skema Bank Dunia sebelumnya melalui Land Administration Project (LAP).

Proyek Administrasi Pertanahan akan mendorong pasar tanah yang efisien dan adil dan mengurangi konflik sosial atas tanah, melalui percepatan pendaftaran tanah dalam mendukung tahap awal Pemerintah Indonesia dalam jangka panjang. Program pendaftaran tanah untuk mendaftarkan semua bidang non-hutan, dan melalui perbaikan kerangka kelembagaan untuk administrasi tanah yang dibutuhkan untuk mempertahankan program. Kedua, proyek ini akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kebijakan manajemen jangka panjang. Komponen utama dari proyek ini adalah: (A) pendaftaran sistematis 1,2 juta paket di sepuluh kabupaten di Jawa, mengandalkan tim ajudikasi sistematik khusus memanfaatkan skala ekonomi, kadaster survei oleh perusahaan swasta, pemanfaatan teknologi baru seperti sistem penentuan posisi global (GPS), dan penyebaran informasi kepada publik; (B) pengembangan database hukum dan peraturan tanah, dan bantuan program Pemerintah Indonesia untuk meninjau dan undang-undang tanah dan regulasi; (C) pembangunan jangka panjang dari kapasitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) kelembagaan untuk administrasi tanah, sebagian besar melalui dukungan untuk unit pelatihan dan pendidikan BPN, pelatihan, beasiswa dan studi tentang cara-cara untuk meningkatkan jaminan kepemilikan untuk masyarakat adat hak atas tanah; dan (D) program terpadu studi, seminar dan lokakarya tentang bidang topik yang dipilih dalam pengelolaan lahan sementara meningkatkan koordinasi antar instansi dan menggambar pada pengalaman internasional.


Tanah perhutanan tidak dibagikan dengan memberikan hak penuh kepada rakyat namun dijalankan dengan skema tumpang sari yang memungkinkan terjadinya sistem bagi hasil yang tidak adil. Selain itu, lahan hasil redistribusi intinya hanya menyasar seluas 400.000 Ha tanah bekas HGU dan tanah telantar, bukan mengakhiri eksistensi monopoli tanah yang saat ini masih berlanjut. Dengan program ini, Reforma Agraria pemerintahan Jokowi justru akan melestarikan monopoli tanah oleh korporasi skala besar yang tetap berkuasa memonopoli  tanah, menghisap dan menindas buruh tani dan tani miskin.

Kedua, Program Reforma Agraria Jokowi tidak memiliki ketegasan terhadap penguasaan tanah besar jutaan hektar (perkebunan besar, hutan, Taman Nasional, dan pertambangan raksasa) oleh tuan tanah besar yang diwakili korporasi raksasa milik asing, perusahaan besar Negara, dan swasta dalam negeri sebagai dasar kokohnya sistem monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan keterbelakangan tenaga produktif di perdesaan, kemiskinan dan kemelaratan yang meluas, dan kekerasan yang dialami petani dan rakyat akibat perampasan tanah.

Ketiga, Program RA Jokowi tidak memiliki kontrol atas sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi dan alat kerja) dan harga produk pertanian sehingga dapat melindungi kaum tani. Sebaliknya, Negara hanya memberikan keleluasaan bagi perusahaan besar asing mengontrol sarana produksi dan harga pertanian. Kondisi ini akan semakin memburuk ketika Pemerintah tidak mampu menjamin upah dan perbaikan penghidupan kaum tani, semakin besarnya peribaan (bunga kredit perbankan, lintah darat) karena kegagalan dalam meningkatkan produksi dan perekonomian tani.

Keempat, RA Jokowi tidak lahir dari dukungan langsung dan menyeluruh dari kaum tani Indonesia melalui organisasi massa tani. Proses penyusunan program dan tim kerja RA Jokowi tidak mewakili posisi kaum tani dan organisasinya di dalam keseluruhan proses persiapan dan pelaksanaan RA Jokowi.

0 Comments