Jakarta Unfair: Menggusur Rasa Kemanusiaan


...bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali

Penggalan kalimat di atas adalah ucapan Presiden Jokowi saat melakukan kampanye untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 2012 lalu. Ia menuturkan bagaimana rasa sakitnya proses penggusuran tersebut. Namun, nyatanya ucapan tersebut hanya mengudara dan tak berbekas. Penggusuran, tetap terjadi. Membangun DKI Jakarta, adalah pembangunan yang dasar konstruksinya berupa kesedihan rakyatnya sendiri.

Penggusuran yang mengatasnamakan pembangunan adalah hal yang keliru untuk dilakukan. Sejatinya, pembangunan adalah upaya demi menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Hal itulah yang sering kita temui sekarang. Praktik penggusuran yang mengatasnamakan pembangunan semakin masif dilakukan pemerintah.


“Jakarta Unfair”, sebuah karya dokumenter para mahasiswa dan komunitas film indie, yang diramu dengan baik oleh Dandhy Dwi Laksono dan kawan-kawannya di WatchdoC. Mereka dengan cerdiknya merekam sisi lain dari proses pembangunan tersebut, yaitu penggusuran.

Setidaknya, film ini membeberkan hasil analisis yang berdasar pada fakta. Sumber data yang mereka ambil berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2015, tak kurang dari 113 kasus, yang merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha, dan 84% penggusuran tersebut dilakukan secara sepihak. Data tersebut belum termasuk yang sudah, sedang dan akan dilakukan di tahun 2016, sebagaimana pernah dikatakan oleh Ahok, bahwa Pemerintah Provinsi akan terus melakukan penggusuran di 325 lokasi, disesuaikan dengan kemampuan daya tampung rusun. Perinciannya adalah 55 lokasi berada di Jakarta Barat, 54 lokasi di Jakarta Utara, 57 lokasi di Jakarta Pusat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, dan 82 lokasi di Jakarta Timur (Republika, 28 Juni 2016). Dan rata-rata penggusuran yang dilakukan Ahok terhadap warga miskin, menggunakan instrumen kekerasan. Dari 113 kasus penggusuran, 65 kali TNI terlibat dalam penggusuran tersebut. (Tempo, 19 Agustus 2016). 

Penggusuran, nyatanya tidak hanya terjadi di daerah Jakarta saja, melainkan di berbagai daerah di Indonesia. Di Sumatera Utara, penggusuran warga di sekitar rel kereta api pada Januari lalu masih menyisakan persoalan mengenai kehidupan ekonomi warga tergusur. Di Jalan Pulau Panjang, Berau, 35 KK masih kesulitan mencari rumah baru bagi keluarganya. Di Manado, 3200 warga jadi korban pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di Manokwari, rencana penggusuran rumah untuk pembangunan RSUD masih belum menemukan titik temu tentang ganti ruginya.

Di Bandung, pada tahun 2015 lalu penggusuran 17 rumah di Jalan Karawang, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, masih di tahun 2015 kawasan di Kiara Condong seluas 13,5 hektar yang sudah menjadi pemukiman warga sejak puluhan tahun lalu yang saat ini terbilang menjadi kawasan padat penduduk terancam harus digusur. Ratusan rumah di sana rata-rata memiliki luas sekitar 4 kali 5 meter. Jalan masuk menuju pemukiman tersebut hanya mampu dilalui oleh dua sepeda motor saja. Rencana revitalisasi kawasan Kiara Condong dimulai sejak adanya penandatanganan kerjasama antara Pemkot Bandung dengan PT Mega Candra Purabuana pada awal 1990, dengan durasi kontrak hingga tahun 2038. Saat itu Kota Bandung masih dipimpin oleh mantan Wali Kota Bandung Ateng Wahyudi.

Pada tahun 2016, penggusuran demi pembangunan Stasiun Kereta Api menimbulkan polemik lain. Penggusuran dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016 yang lalu. Secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penggusuran ini bermula dari surat yang sampai ke warga pada tanggal 24 Maret 2016. Ditandatangani oleh Ketua Tim Penertiban Aset Daop 2 Bandung, Bayu Hartono. Surat tersebut berisi perintah pada warga untuk membongkar serta mengosongkan kios, selambat-lambatnya hari Minggu, 27 Maret 2016.

Ratusan aparat polisi dan TNI membongkar paksa kios dan bangunan. Meski warga melawan, pembongkaran itu tetap terjadi. Puluhan bangunan telah dirobohkan. Di sepanjang Jalan Stasiun Barat terdapat sekitar 47 bangunan yang ditinggali oleh 70 kepala keluarga (Pikiran Rakyat, 26 Juli 2016). Mayoritas bangunan tersebut difungsikan sebagai warung kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan warung makan. Sebelumnya pembongkaran itu tidak jadi dilaksanakan karena adanya penolakan warga. Didampingi oleh LBH Bandung, warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi hingga ke Komnas HAM. Lewat surat resmi yang diterbitkan pada Selasa 29 Maret lalu, Komnas HAM mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah penundaan eksekusi sampai adanya proses mediasi.

Akhir kata, mengutip apa yang diucapkan Dandhy, bahwa penggusuran bukan semata soal pindah tempat tidur, karena bagi mereka yang menjadi korban penggusuran sudah terbiasa tidur dimana saja, di kolong-kolong jembatan dan tidak pernah menjadi persoalan besar, rusun hanya menjawab satu soal hidup yang kecil, sedangkan soal besarnya adalah penggusuran ikut mematikan sumber-sumber ekonomi warga.

0 Comments