Ironi Negeri Agraris, Beras Saja Impor

Sejak awal tahun ini (2018) media-media ternama Indonesia sedang gencar memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah tentang impor beras. Kebijakan impor beras ini dilatarbelakangi oleh ketahanan pangan khususnya beras di Indonesia kurang. Pemerintah juga berdalih impor beras ini sebagai upaya pencegahan inflasi di Indonesia serta menjaga kestabilan harga beras.
Langkah yang dilakukan pertama kali pemerintah adalah mengeluarkan Permendag no 1 tahun 2018 tentang ekspor dan impor yang didalamnya mengatur bahwa BUMN berhak atas impor secara langsung. Hal itu seiring dengan penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai instansi yang melakukan impor beras. Pertanyaan muncul dari benak saya apa betul persediaan beras di Indonesia tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat, lalu apakah relevan penunjukan PPI sebagai pemegang hak impor beras?

Saya membaca beberapa artikel tentang kekurangan pangan di Indonesia terutama beras bahwa total konsumsi beras per tahun di Indonesia 37.700.000 ton. Artinya, konsumsi beras per bulan mencapai sekitar 3,1 juta ton. Hitung-hitungan pemerintah pun, 500.000 ton beras hasil impor itu akan menjadi cadangan  sekitar satu hingga dua pekan saja. Seperti yang kita ketahui bahwa bulog setiap tahun menargetkan 2,7 juta ton perbulan. Hal ini terkesan Indonesia memang sangat memerlukan impor beras, padahal bulan februari merupakan panen raya di Indonesia hingga bulan maret, saya kira itu akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jika toh memang kurang, apakah impor beras menjadi sebuah solusi strategis mencukupi kebutuhan pangan Indonesia?
Saya berpendapat bahwa kekurangan pangan yang terjadi di Indonesia (jika benar) itu disebabkan pembangunan infrastuktur yang jor-joran dilakukan oleh rezim Jokowi dengan dalih untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Kita lihat pembanguna Waduk Jatigede tahun 2015 yang menghabiskan ratusan hektar sawah, lalu bandara di Majalengka keduanya merupakan penghasil padi di Indonesia. Jika untuk kemajuan ekonomi maka kenapa harus mengorbankan kebutuhan primer seperti pangan khususnya padi.

Kenyataan yang terjadi sangat menggelitik saya, terutama dengan pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bahwa Pemerintah berencana mengimpor 500.000 ton beras sebagai upaya untuk mencegah kekurangan pasokan beras. Namun, hasil survei Ombudsman terhadap pasokan pangan di Indonesia yang menjadi persoalan ini adalah tidak meratanya pasokan pangan sehingga terjadi ketimpangan harga di setiap daerah. Misalnya Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, hingga Papua yang pasokan dan harganya stabil. Ironi terjadi ketika data yang didapat Ombusdman ini menemukan bahwa pasokan yang kurang dan harga tak stabil adalah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Padahal pulau Jawa merupakan penghasil padi terbesar di Indonesia. Lalu, penyebab kenaikan harga terjadi karena pasokan padi dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah menurun, hal ini berbanding lurus dengan pendapat saya bahwa pembagunan infrastruktur di pulau Jawa sangat mempengaruhi produksi pangan.

Impor beras hanya menguntungkan pedagang besar saja karena dengan Impor beras yang dilakukan ini mepet dengan panen raya maka akan terjadi ketimpangan bagi petani, mengingat bahwa beras impor ini berkualitas premium yang nantinya akan dijual seharga beras kualitas medium. Pertanyaannya siapa yang akan membeli beras dari petani yang kualitasnya medium dan hargapun tetap, lalu pertanyaan lainnya siapa yang akan menutupi selisih harga impor dan penjualan? Namun yang pasti impor beras saat ini belum urgent untuk dilaksanakan.

Permasalahan lain muncul, ketika menteri perdagangan mengeluarkan Permendag No.1 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor, yang ringkasnya bahwa BUMN bisa secara langsung melakukan impor tanpa ada izin dari pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional. Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2018 yang meminta perusahaan BUMN lain (PT. PPI) untuk melakukan impor beras, sangat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Tidak hanya itu bagi saya kebijakan impor beras dari Thailand dan Vietnam juga mengkhianati petani. Pemerintah terlalu teburu-buru dan harus menyamakan data dengan instansi lainnya. Data yang dipaparka Edhy (politikus) Sumatera Selatan, surplus 1 juta. Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, serta  beberapa daerah lain juga dikatakan gubernurnya terjadi surplus beras. Bahkan bupati-bupati menolak masuknya beras impor. Data tersebut menunjukan masih adanya ketidaksingkronan data antara pemerintah pusat dengan daerah.
Ini yang seharusnya disatu pahamkan terlebih dahulu serta harus melakukan riset yang mendalam agar tidak terjadi pro dan kontra hingga akhirnya merugikan petani.

Pemaparan di atas bagi saya yang palin penting pemerintah harus melakukan atau membentuk infrastruktur bagi para petani. Demi menciptakan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus mampu memilah mana pembangunan yang urgent dan tidak. Kemudian, melakukan subsidi terhadap petani dengan baik dan merata tidak pada tuan tanah ataupun tengkulak karena anggaran pertanian selama ini di nimati kaum-kaum petani kaya dan tengkulak. Serta mengoptimalkan pasokan beras agar merata di setiap daerah dengan harga yang tepat sesuai dengan produksi petani dan tidak terintervensi pedagang besar dan asing tentunya.

Semoga dengan solusi yang saya hadirkan ironi yang terjadi di Indonesia tak terjadi, yah minimal berkurang.

Salam demokrasi !

0 Comments