MOU TNI dan Polri : Penyimpangan Aturan dan Anti Demokrasi


Selasa 23 Januari 2018 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia yang berlaku untuk lima tahun kedepan dengan Nomor B/2/1/2018 dan Nomor Kerma 2/2/2018 tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman pada tahun 2013 yang telah habis. Polri mengatakan alasan mengapa nota kesepahaman ini diperpanjang karena akan ada agenda besar yang dilaksanakan dan polri merasa kurang personil untuk melaksanakan tugasnya, terlebih pada pilkada serentak yang akan terlaksana pada tahun ini. Kenyataannya, dalam nota kesepahaman yang baru ini menyalahi UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (3), bahwa pelibatan dan perbantuan militer dalam kerangka OMSP (Operasi Militer Selain Perang) hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara.
Adapun isi dari nota kesepahaman yang mengatur ruang lingkup atau tugas perbantuan TNI kepada Polri itu adalah sebagai berikut:
a.    menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja
b.    menghadapi kerusuhan massa
c.    menangani konflik sosial
d.    mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kerawanan, dan
e.    situasi yang memerlukan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Apakah perlu Polri meminta bantuan untuk mengamankan unjuk rasa pada TNI? Polri sudah sangat mumpuni untuk mengamankan unjuk rasa tanpa perlu bantuan dari TNI. Selain itu, tugas pokok Polri dan TNI pun sudah berbeda secara konstitusional.  TNI tidak seharusnya ikut mengamankan unjuk rasa karena sepatutnya TNI bertugas sesuai UU yang berlaku. Akan sangat mengkhawatirkan jika TNI harus melakukan pengamanan pada unjuk rasa karena TNI dilatih untuk perang dan membunuh, dan akan menjadi kekerasan aparat terhadap warga sipil. Banyak kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil yang tidak sedikit berujung pada kematian tapi tidak diselesaikan secara adil. Jika memang nota kesepahaman ini dibuat agar TNI membantu Polri dalam mengamankan unjuk rasa selama ini berjalan secara damai dan tidak berdampak buruk bagi negara.
Nota kesepahaman ini akan menjadi landasan bagi TNI untuk ikut campur dalam setiap konflik yang bukan urusan dari militer. TNI dapat menggunakan wewenang kepolisian dalam urusan ketertiban dan keamanan. Hal ini ini sungguh menjadi kemunduran dari demokrasi di Indonesia, karena mogok kerja pun sudah diatur dalam UU dan sudah menjadi hak para buruh, tidak perlu campur tangan militer. Keterlibatan militer dalam ini akan memicu kekerasan dan intimidasi seperti masa orde baru. Nota kesepahaman ini berpotensi juga untuk melanggar HAM.
TNI diperbolehkan untuk membantu Polri dalam urusan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan itu telah tertuang dalam UU TNI No 34 tahun 2004, tapi bantuan kepada Polri dapat terlaksana berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Bukan nota kesepahaman. Hal ini menyalahi konstitusi yang ada, karena pada dasarnya kinerja dari TNI dan Polri berbeda. Seperti yang tertuang dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada intinya nota kesepahaman bukanlah keputusan politik yang dapat dijadikan landasan TNI membatu Polri, nota kesepahaman tanpa ada keputusan presiden adalah penyimpangan. Dan dalam dan pengerahan kekuatan militer presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Sebaiknya Presiden segera membatalkan nota kesepahaman TNI Polri mengenai pembantuan TNI kepada Polri dalam urusan ketertiban dan keamanan masyarakat.



0 Comments