BANDUNG RAMAH GUSUR


-Pers Rilis Perjuangan Rakyat Tamansari-
Terdapat 454 titik kumuh tersebar di 121 kelurahan pada 30 kecamatan, Bandung. Upaya pemerintah dalam menanggulangi titik kumuh tersebut adalah dengan mencanangkan KOTAKU, Kota Tanpa Kumuh. Program KOTAKU ini telah berjalan sejak 2017. Papan pemberitahuan telah ditempel di daerah-daerah sasaran KOTAKU. Salahsatu sasaran proyek KOTAKU adalah Tamansari, Bandung.

Dengan dalih “kawasan kumuh”, Pemkot Bandung secara sepihak mencanangkan pembangunan Rumah Deret (RUDET) sebagai solusi untuk Tamansari. Program pengentasan kekumuhan ini telah berjalan di Tamansari sejak bulan Juli 2017. Diawali sosialisasi, kemudian pergerakan pembangunan lainnya. Walaupun sosialisasi dilakukan tanpa kesepakatan warga, ditambah proyek RUDET tidak mengantongi izin pembangunan, proyek tetap dijalankan.

ALASAN MELAWAN
Menurut PP 24 tahun 1997, seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Warga telah mendiami tanah RW 11 Tamansari lebih dari 50 tahun. Namun warga tidak memiliki sertifikat tanah, bukti kepemilikan hanya PBB, hanya beberapa yang memiliki surat jual-beli. Kemudian pada Juli 2017 lalu, Pemkot mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pemkot sejak 1933 (warisan pemerintahan Belanda). Menurut undang-undang pokok agraria, seluruh tanah yang dulunya merupakan tanah pemerintahan Belanda menjadi tanah yang dikuasai negara (Indonesia). Berdasarkan UU-PA tersebut, Pemkot tidak bisa beralasan bahwa tanah tersebut merupakan haknya karena warisan dari pemerintahan Belanda. BPN melalui KIP pun tidak bisa membuktikan kepemilikan pemkot atas tanah RW 11 Tamansari. Dianto Bachriadi, dalam kesaksiannya pada sidang gugatan warga RW 11 Tamansari, mengatakan jika Pemkot memiliki tanah, tanah tersebut hanya bisa digunakan untuk pembangunan yang bersifat administratif, semisal Balai Kota, dsb. Bukan perumahan, apalagi yang bersifat komersil.

Pemkot tidak mempunyai niat baik untuk menyejahterakan rakyat. Sejak awal, Pemkot Bandung tidak partisipatif. Warga hanya dilibatkan dalam diskusi satu arah. Mereka tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, misal soal dampak lingkungan, ganti untung, dsb. Warga yang terkena dampak akan mendapatkan Rumah Deret satu unit per KK. Gratis 5 tahun, kemudian tahun berikutnya sewa. Sambil menunggu pembangunan, warga juga diberikan uang kontrakan sejumlah 26 juta/thn. Pemkot melalui pengembang dan kontraktor membeli tanah warga seharga 20% NJOP dan 75 % NJOP.

DLHK melalui KIP menyatakan bahwa proyek RUDET tidak memiliki AMDAL. Hingga sekarang, proyek ini masih dalam tahap penyusunan.

DAMPAK
Proyek RUDET berdampak pada kehidupan warga. Kehidupan sosial warga terganggu karena adanya politik pecah belah yang dilakukan Pemkot demi kelancaran proyek RUDET.
Pembongkaran rumah warga yang Pro-RUDET pun menyebabkan akses jalan tertutup. Puing-puing pembongkaran tersebut berserakan dan pencahayaan pun minim ketika malam hari. Kemudian beberapa kali muncul ular di dalam rumah, yang disusul dengan banyaknya tikus besar yang berkeliaran.
Selain itu, yang paling fatal, aktivitas ekonomi warga makin terganggu.Warga yang telah membangun perekonomian di RW 11 Tamansari mengalami kerugian yang cukup besar. Beberapa warga merupakan pemilik kontrakan. Ketika proyek RUDET terus dijalankan, penghuni kontrakan merasa terancam hingga membuat mereka memilih untuk meninggalkan kontrakan. Warga yang berdagang pun mengalami penurunan pemasukan karena pelanggan yang merupakan warga RW 11 itu sendiri berangsur-angsur pergi meninggalkan Tamansari.
UPAYA PERLAWANAN
Warga menggugat SK DPKP3 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari. Sekarang persidangan telah berjalan 13 kali di PTUN. Lalu, warga terus melakukan upaya penghentian aktivitas alat berat yang telah ada sejak Desember 2017. Selain itu pula, kampanye melawan penggusuran terus disuarakan oleh rakyat Tamansari RW 11. Melalui aktivasi ruang seperti mengadakan diskusi, mimbar bebas, dan kampanye melalui sosial media.
Pembangunan Rumah Deret yang tidak beres dalam praktiknya ini sangat merugikan rakyat. Dengan ini ALIANSI RAKYAT ANTI PENGGUSURAN menyatakan:
1.       1.  Hentikan aktivitas pembangunan Rumah Deret di RW 11 Tamansari Bandung.
2.       2. Tarik mundur segala alat berat penunjang proyek Rumah Deret yang ada di RW 11 Tamansari Bandung.
3.      3. Cabut SK DPKP3 Pemerintah Kota Bandung No. 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan 4. Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017.
4.       5. Berikan hak atas tanah untuk rakyat RW 11 Tamansari Bandung.
5.       6. Hentikan segala pembangunan yang tidak pro rakyat.

1 Comments