Seleksi Mandiri menjadi Perjalanan Kelam Komersialisasi Pendidikan



Tahun 1995 menjadi awal yang cukup mulus akan komersialisasi Pendidikan di Indonesia. Mengapa? Sebab pada tahun tersebut Indonesia Memutuskan untuk masuk kedalam World Trade Organization (WTO) melalui UU No.7 Tahun 1994, pasalnya dalam organisasi perdagangan itu didalamnya terdapat perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Services) yang mana pendidikan menjadi salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan. Pasca hal tersebut praktik-praktik liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan di Indonesia semakin gencar dilaksanakan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk mengakses pendidikan dasar maupun tinggi jadi sulit.

Tahun 2012 menjadi langkah selanjutnya untuk mengkomersilkan Pendidikan dengan ditandai muncul Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) dengan dalih menggantikan UU BHP yang lahir Tahun 2009. UU BHP merupakan suatu bentuk badan hukum lembaga pendidikan formal di Indonesia yang berbasis pada otonomisasi dan keuntungan kampus.
Secara umum hal yang diusung oleh UU PT masih sama dengan UU BHP yaitu semangat komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan, namun di UU PT lebih dispesifikan ke perguruan tinggi. Sejak tahun 2012 pemberlakuan UU PT bukan memberikan dampak positif melainkan dampak negatif, salah satunya biaya pendidikan yang tiap tahun selalu naik hingga komersialisasi aset kampus. Padahal jika dilihat di UU PT terdapat pasal 62 ayat 1 yang berbunyi “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan secara eksplisit tentang otonom perguruan tinggi di bidang nonakademik yang salah-satunya meliputi keuangan. Hal inilah yang membuat celah perguruan tinggi melakukan praktik komersialisasi pendidikan.
Pada pasal 85 komersialisasi terlihat jelas “pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga berumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Di mana dalam pasal ini juga pemerintah menghilangkan tanggung jawabnya akan Pendidikan Indonesia.

Tahun 2014 sampai hari ini UPI memiliki status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) ditandai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) no. 15 Tahun 2014. Hal ini mendorong kampus UPI juga melakukan praktik komersialisasi pendidikan. Sebab secara garis besar status PTN BH dengan kuat  mengusung otonomi kampus sesuai dengan PPRI no 15 tahun  2014 pasal 24 ayat 1 “REKTOR UPI menjalankan otonomi dalam bidang akademik akademik.” Selain itu, pada UU no.12  tahun 2012 ttg dikti pasal 65 bahwa PTN-BH memiliki kewenangan seperti; tata kelola dan pemgambilan keputusan secara mandiri, hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, dll. Ini terbukti hingga kini banyak bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan di kampus UPI. Semisal di fakultas beberapa ruangan seperti Auditorium dan ruang kelas, lalu bangunan atau fasilitas seperti Gedung serbaguna, kolam renang, dan memakai lahan parker untuk kegiatan itu semua berbayar sebab sesuai IGU(Pernah dibahas di lain selasaan uksk waktu itu).
Selain itu, Pembukaan SM (Seleksi Madiri) juga merupakan penerapan dari hak otonomisasi kampus, sebab mahasiswa yang masuk lewat SM harus membayar biaya pendidikan lebih besar dari mahasiswa SNMPTN ataupun SBMPTN. Hal ini dikarenakan kampus memiliki orientasi dana tambahan. Padahal tidak ada perbedaan yang significant yang didapatkan mahasiswa SM dengan SBM/SNM mulai dari fasilitas kuliah hingga hal-hal lain yang didapatkan.

Seleksi Mandiri
Status UPI yang kini Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memiliki otonomi tersendiri untuk mengelola universitasnya termasuk melalui kebijakan Seleksi Mandiri di UPI (SM-UPI) membuat pendidikan kini menjadi komoditas layaknya barang dagang, hal ini memperkokoh jalannya praktik-praktik liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan. Sebab hal ini didukung oleh pemerintah melalui Permenristekdikti no 90 tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri pasal 3 ayat 2 berisi “…PTN dapat melakukan seleksi mandiri yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN”.

Dengan Demikian UPI yang harusnya bisa membantu mahasiswa—calon mahasiswa yang sudah lolos seleksi— masuk dengan mudah malah di pilih-pilih yang mampu membayar uang SM melalui Surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan (uang pangkal) peserta SM-UPI 2018 diberikan sebelum mereka diterima di UPI (lolos SM-UPI) hal ini menunjukkan bahwa adanya komersil pada calon mahasiswa di UPI, sebab pada akhirnya hanya mahasiswa yang bersedia mengisi form pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan yang kemungkinan besar akan diterima, di sinilah praktik-praktik komersialisasi pendidikan terjadi di UPI. Padahal juga tidak ada kejelasan maupun transparansi akan pengalokasian dana tersebut. Terlebih dana tersebut tidak ditanggung oleh mahasiswa yang diterima jalur SNM/SBM-PTN atau dalam artian sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga bisa jadi sebenarnya UPI menerima biaya itu 2x melalui mahasiswa jalur SM.  Ini juga sangat bertolak belakang dengan prinsip pendidikan dalam Permenristekdikti no 90 tahun 2017 pasal 2 “Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip: a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan; b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Meski dengan adanya form tersebut ternyata pada kenyataannya tahun 2016, 2017, bahkan 2018 ini banyak yang keberatan akan tanggungan biaya yang sekitar 20 hingga 30 juta itu. Solusi yang dihadirkan UPI sendiri yaitu mahasiswa tersebut harus mengundurkan diri. Ini berarti UPI membatasi orang miskin untuk mendapatkan jatah berkuliah melalui seleksi mandiri. Dan memperjelas bahwa “Seleksi Mandiri” hanya untuk mereka yang “Siap Membayar”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa SM itu sangat melanggar peraturan UU no 12 tahun 2012 Pasal 6 yang berbunyi “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.” Mengapa melanggar? sebab terlihat jelas bagaimana akhirnya diskriminasi dilakukan kepada mereka yang mampu dan tidak mampu membayar uang masuk tersebut.
SM-UPI sendiri memukul rata biaya masuk setiap mahasiswanya dalam satu jurusannya (bisa dilihat di: pmb.upi.edu/biaya-pendidikan/#) ini juga melanggar aturan pasal 8 ayat 2 Permenristekdikti no 39 tahun 2017 “Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.” Terlihat dimana harusnya biaya uang pangkal disesuaikan dengan kemampuan orang tua atau yang membiayainya tapi ternyata sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di UPI. Sebab pada Tahun 2018 ini setelah pengumumannya tanggal 3 agustus kemarin, banyak yang keberatan akan biaya seleksi mandiri itu. Mulai dari yang ingin dicicil, dihapuskan, bahkan pendaftar dari bidikmisi yang belum lolos di tes SNMPTN/SBMPTN ingin tetap berstatus BM dalam seleksi mandiri.

Di UPI sendiri mahasiswa SM itu tidak ada kejelasan mengenai status BM. Padahal secara paduan BM yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti tahun 2018 itu ada yang berbunyi “Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasionalatau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut: 4. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN” Maka dari itu hal ini harusnya juga menjadi hak yang dapat diperjuangkan para calon mahasiswa UPI penerima BM.

Berbagai kecacatan aturan maupun teknis penyelenggaraan SM diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa SM harusnya dihapuskan. Juga harusnya sebagai kampus yang memiliki otonomisasi dalam pengelolaan pendanaan maupun penyelenggaraan, UPI ini dapat menjalankan pendidikan yang ekonomis dan bervisi kemasyarakatan. Yaitu dengan memaksimalkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN sesuai dengan aturan permenristekdikti 90 tahun 2017 Pasal 5 (1) PTN menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. (2) Perencanaan kuota setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti SNMPTN ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung Program Studi yang bersangkutan. (3) Perencanaan kuota setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti SBMPTN ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung Program Studi yang bersangkutan. (4) Perencanaan kuota setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi mandiri ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung Program Studi yang bersangkutan.” Dari pasal ini terlihat jelas bahwa dari Permenristekdikti tak ada keharusan untuk melaksanakan jalur SM. Lantas, jika bukan karena melanggengkan komersialisasi pendidikan untuk apa lagi? Jika sudah seperti ini tak ada lagi alasan untuk berdiam atau sekedar teriak Lawan. Tapi juga aksi nyata harus diberikan agar pendidikan dapat terus diakses untuk seluruh masyarakat Indonesia baik secara latar belakang ekonomi menengah keatas maupun kebawah.


Selanjutnya Baca Tulisan Tentang SM selanjutnya

3 Comments




  1. Saya selalu berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan peminjam yang meminjamkan uang tanpa membayar terlebih dahulu.

    Jika Anda mencari pinjaman, perusahaan ini adalah semua yang Anda butuhkan. setiap perusahaan yang meminta Anda untuk biaya pendaftaran lari dari mereka.

    saya menggunakan waktu ini untuk memperingatkan semua rekan saya INDONESIANS. yang telah terjadi di sekitar mencari pinjaman, Anda hanya harus berhati-hati. satu-satunya tempat dan perusahaan yang dapat menawarkan pinjaman Anda adalah SUZAN INVESTMENT COMPANY. Saya mendapat pinjaman saya dari mereka. Mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman yang sah di internet. Lainnya semua pembohong, saya menghabiskan hampir Rp35 juta di tangan pemberi pinjaman palsu.

    Pembayaran yang fleksibel,
    Suku bunga rendah,
    Layanan berkualitas,
    Komisi Tinggi jika Anda memperkenalkan pelanggan

    Hubungi perusahaan: (Suzaninvestment@gmail.com)

    Email pribadi saya: (Ammisha1213@gmail.com)

    ReplyDelete