Jeratan Kapitalisme dalam Naungan Revolusi Industri 4.0 dan Reformasi Pendidikan Tinggi


doc. setara dan setara.blogspot.com

Salam Demokrasi! Salam Perjuangan!

            Akhir-akhir ini seluruh instansi di Indonesia berbondong-bondong mengadakan seminar atau kegiatan yang bertema revolusi industri 4.0. Perbincangan dunia saat ini adalah bagaimana seluruh sektor mampu menunjang kemajuan industri tahap empat ini. Prof Klaus Schwab, Ekonom terkenal dunia asal Jerman, memperkenalkan konsep revolusi ini dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution”. Klaus menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental.  Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah.
Revolusi Industri
         Sebelum jauh kita mengenal revolusi industri 4.0, kita mesti melihat sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Dampaknya, produksi dapat dilipatgandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah secara lebih masif. Namun demikian, revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran masal.
Ditemukannya energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal abad 19 telah menandai lahirnya revolusi industri 2.0. Energi listrik mendorong para imuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan. Puncaknya, diperoleh efesiensi produksi hingga 300 persen.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik digital.
Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, Uber dan Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat. Berkembangnya teknologi autonomous vehicle (mobil tanpa supir), drone, aplikasi media sosial, bioteknologi dan nanoteknologi semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental.
Berdasarkan konsep revolusi industri ini, yang terjadi kemudian adalah seluruh sektor akan menggunakan teknologi dan mesin sebagai subjek utama perubahan. Manusia akan tersingkir secara perlahan. Membatasi ruang lingkup ini akan mengakibatkan pengangguran yang meningkat, lapangan pekerjaan mungkin akan meningkat namun juga tak mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kesenjangan sosial.
Reformasi Pendidikan Tinggi Indonesia
            Reformasi Pendidikan Tinggi merupakan isu krusial pasca 1998.  Pada level global, isu ini berkembang di negara berkembang seperti Asia Timur, Asia Tenggara, dan Afrika. Wacana yang dihadirkan WTO dan Bank Dunia ini menjadi rujukan pelbagai negara termasuk Indonesia untuk merekontruksi peran negara dan memberikan akses pada pasar.
            Reformasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai dari adanya proses pemberian otonomi pada tujuh institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Proses otonomi tersebut sudah dimulai sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (PP No.61/1999). Konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dilandasi oleh PP No. 61/1999 ini memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berubah menjadi BHMN (Nalle, 2011: 565). Beberapa perguruan tinggi yang memperoleh status otonomi tersebut antara lain UI, UGM, IPB, ITB, USU, UPI,  dan Unair.
Dari PP 61/1999 tersebut, lahirlah runutan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum (Statuta) dari PP BHMN tersebut pada tahun 2000. Pada tahun 2003, menyusul disahkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 53 ayat 1 UU tersebut, diperkenalkanlah terminologi ‘Badan Hukum Pendidikan’ (Nalle, 2011: 565-566). Terminologi ini kemudian diacu oleh UU berikutnya tentang badan hukum pendidikan.
UU Sisdiknas yang lahir dalam perdebatan panjang tersebut kemudian disusul oleh lahirnya UU Baru yang melegalkan otonomi tersebut, yaitu UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU yang sudah dibahas sejak 2006 tersebut memicu kontroversi terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Namun, pada tahun 2010, pemerintah mengajukan satu UU baru yang menggantikan UU BHP tersebut: rancangan UU Pendidikan Tinggi. UU tersebut mengatur beberapa hal yang telah dibatalkan dari UU sebelumnya. Kendati direspons dengan berbagai penolakan, UU ini terus saja bergulir dan mencapai klimaksnya ketika disahkan DPR pada tanggal 13 Juli 2012. Upaya pencabutan segera dinyatakan oleh beberapa BEM dan masyarakat sipil yang beraliansi dalam Komite Nasional Pendidikan.
Jeratan Kapitalisme
            Wacana Revolusi Industri 4.0 dan Reformasi Pendidikan Tinggi tentu saling berkaitan. Revolusi Industri yang sangat fokus pada teknologi dan keinginan pasar akan seiring dengan perubahan dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Revolusi Industri dihadirkan untuk meningkatkan ekonomi global dimulai dari pembangunan infrastruktur hingga pada tatanan pemerintah dan masyarakat. Sejalan revolusi industri, reformasi pendidikan mengubah pengelolaan instansi dengan otonomisasi yang mengaburkan fungsi negara dalam bertanggungjawab untuk memastikan tujuan nasional.
            Keterkaitan keduanya yang krusial adalah siapa yang menghadirkan wacana tersebut? Tak lain WTO, IMF, dan Bank Dunia. Ketiganya merupakan organisasi tingkat dunia yang mengatur ekonomi global. WTO dengan perjanjian GATTS sebagai acuan perdagan dunia, IMF sebagai organisasi yang mengatur kebijakan moneter, dan Bank Dunia sebagai pusat ekonomi dunia.
            Revolusi Industri 4.0 menjadi wacana IMF dan Bank Dunia ditandai dengan pertemuan di Bali, 12-14 Oktober 2018. Salah satu agenda yang paling mencuat ke permukaan adalah Indonesia dijadikan percontohan sebagai negara yang berhasil melakukan pembangunan infrastuktur yang baik. Percontohan ini diamini sebagai kemajuan oleh beberapa masyarakat dan media maintstream. Namun, jika kita melihat lebih dalam pembangunan infrastruktur dengan label MP3EI justru berdampak besar pada korban penggusuran seperti lapangan pekerjaan dan rumah mengalami kemunduran.
            Reformasi Pendidikan yang krusial adalah perubahan peran negara atas dalih ‘reformasi pendidikan tinggi’ yang menjadi agenda pemerintah pasca-reformasi, sebenarnya telah dikampanyekan oleh Bank Dunia dan WTO sejak tahun 1994. Jika menelaah UU Pendidikan Tinggi secara seksama, kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional tersebut berlangsung secara diskursif, dengan memainkan pasal-pasal yang berada di dalamnya, serta memberikan proyek-proyek kepada pemerintah untuk menginjeksikan logika pasar bebas dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.
            Semangat UU Pendidikan Tinggi adalah bahwa pendidikan tinggi harus dibuat dengan otonomi. Dalam tulisan (2006) dan pidato pengukuhan Guru Besar (2012), Heru Nugroho  menyatakan bahwa semangat otonomi yang lahir setelah masa reformasi pada kenyataannya justru melahirkan ‘banalitas intelektual,’ yaitu munculnya intelektual yang gemar mengerjakan proyek, tampil sebagai selebriti akademik, namun melupakan produksi pengetahuan di kampusnya.
Bentuk ‘otonomi’ atau ‘badan hukum’ dalam dunia pendidikan ini dikritik oleh beberapa pihak (Mamdani, 2007; Rey, 2011; Eagleton, 2010). Argumennya, bentuk ini mengimplikasikan adanya penarikan tanggung jawab negara pada pendanaan universitas, yang tidak hanya berimplikasi pada ‘komersialisasi tetapi juga berimplikasi pada munculnya praktik-praktik kekuasaan baru di universitas, yang seharusnya menjadi arena berpengetahuan ‘(Mamdani, 2007).
Terbaru dari dunia pendidikan tinggi adalah adanya Student Loan yang digagas oleh negara adidaya. Student Loan dihadirkan sebagai solusi dari mahalnya pendidikan tinggi dengan meminjam terlebih dahulu kepada Bank tertentu. Pencitraan tersebut pasti akan sangat diterima oleh seluruh masyarakat. Namun, inilah sesungguhnya sifat kapitalisme meramu sebuah kebijakan dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat tak menyadari dampaknya. Hal ini menjadi bukti bahwa negara sudah menghilangkan tanggung jawabnya. Karena seharusnya negara yang memberikan sumbangsih besar besar terhadap persoalan kuliah mahal bukan swasta atau bank yang kita kenal selalu menjerat dengan hutangnya.
Masalah pendidikan mahal ini perlu pula dilihat dalam kerangka proses dan cara berpengetahuan yang ada di kampus. privatisasi pendidikan membuat kampus menjadi alat reproduksi dari ketimpangan sosial. Mengutip Eagleton (2010),  Rey menyatakan bahwa kampus dan civitas akademika di dalamnya justru ‘melayani status quo’ dan tidak memberikan alternatif keadilan, tradisi, atau kemanusiaan di dalamnya. Cara berpengetahuan seperti ini, yang menurut Eagleton (2010), lahir dari biaya kuliah yang mahal, berakibat pada hilangnya dimensi kemanusiaan (humanity) dari pendidikan sehingga berakibat pada ‘kematian’ dari nafas universitas itu sendiri.
Namun demikian, animo gerakan mahasiswa untuk merespon isu ini sangat minim. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai contoh konkritnya, mahasiswa lebih tertarik dengan isu penggulingan rezim dan bursa presma bahkan saya yakin mahasiswa lebih tertarik mengikuti Student Loan  dibandingkan bergerak melawan sistem birokrasi.
Semoga dengan tulisan ini kita dapat saling refleksi dan saling mencerdaskan bahwa kapitalisme selalu menjerat dikemudian hari. Dan semoga semakin garang didepan birokrat bukan hanya di depan mahasiswa.

Salam Demokrasi!

Sumber Rujukan

Eagleton, Terry. 2010. ‘The Death of Universities.’ The Guardian, 17 December.
Rey, Dianne. 2011. ‘Universities and The Reproduction of Inequality’ in John Holmwood (ed). Manifesto for The Public  University. London: Bloomsbury.
Rizky, Ahmad M. 2013. Undang-Undang Perguruan Tinggi Dalam Jerat Kapitalisme. Indoprogres.com
Tim Perumus UU Pendidikan Tinggi. 2012. Naskah Akademik UU Pendidikan Tinggi.
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UUD 1945.


0 Comments