Press Release: Mengecam Pemberangusan Demokrasi dan Represi oleh Aparat Negara terhadap Rakyat Sipil di Nusa Dua, Bali


Kedatangan IMF-WB sebagai organisasi kepanjangan tangan imperialisme AS dalam rangka Annual Meeting IMF-WB ke Nusa Dua, Bali mendapat penolakan keras dari rakyat Indonesia. Pasalnya pertemuan ini akan mengarah pada deregulasi, liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor di Indonesia yang akan semakin memperpanjang sekaligus memperdalam penderitaan rakyat Indonesia.

Menanggapi urgensi tersebut, rakyat Indonesia yang mengorganisasikan diri di dalam Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB (GRM IMF-WB) berusaha mengampanyekan permasalahan-permasalahan rakyat yang diakibatkan oleh kebijakan rezim Jokowi-JK yang didikte oleh IMF-WB. Namun, itikad baik mengedukasi rakyat lewat kampanye justru dibalas oleh tindakan fasis aparat keamanan negara gabungan militer, polisi dan intelijen. Tindakan tersebut tentu saja merupakan pemberangusan demokrasi yang mengatasnamakan menganggu ketertiban umum dan memperburuk citra negara.

Tindakan fasis yang dilakukan oleh aparat adalah wujud dari keberpihakan negara ini pada imperialisme. Aparat keamanan negara sengaja diplot untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pertemuan yang mempertemukan 15.000-18.000 bankir, investor dan pejabat negara tersebut. Ini karena Jokowi-JK menargetkan Penanaman Modal Asing (PMA) diakhir tahun ini menyentuh besaran 477,4 Triliun. Pertemuan ini jelas dimanfaatkan oleh Jokowi-JK untuk merealisasikan target tersebut.

Segala upaya pembernngusan perlawanan terus dilakukan oleh Jokowi-JK lewat aparat negaranya. Rakyat yang tergabung dalam GRM IMF-WB berulang kali mendapat tudingan tidak berdasar seperti dituduh sebgai geraakan terorisme. Provokasi terhadap warga sekitar pun masif dilakukan untuk memunculkan kebencian terhadap sesama rakyat. Kedatanagan warga sekitar pada 11 Oktober 2018 pukul 00.00 ke kantor YLBHI-LBH Bali dengan dasar melanggar tata tertib waktu kegiatan tidaklah lepas dari beredarnya kabar hoax dan provokasi dari aparat.

Represi pihak aparat negara tidak berhenti sampai di situ saja. Berdasarkan kabar terbaru, pagi ini GRM IMF-WB hendak melaksanakan Konferensi Pers berkenaan dengan praktik intimidasi dan provokasi yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya di hotel Nirmala. Konferensi Pers pun akan dimulai, pada sekitar pukul 10.30-11.00 poster mulai dibagikan dan spanduk akan digelar. Pada saat Konferensi Pers dimulai pihak hotel mendadak melarang dan menarik paksa spanduk disertai dengan pengusiran  Tindakan pihak hotel tentu sangat ganjil, mengigat di hari sebelumnya hotel sudah terjadi transaksi dengan pihak hotel terkait booking dan pembayaran uang muka. Setelah menggali info ternyata saat pagi hari di sekitar hotel polisi, tentara dan intel banyak berterbaran demi tujuan memprovokasi pihak hotel untuk membubarkan Konferensi Pers. Alhasil, kawan-kawan GRM IMF-WB pun menyelenggarakan Konferensi Pers di sekitar hotel, dan kembali mendapat pengusiran. Kejadian hotel Nirmala juga sebelumnya terjadi di gedung RRI yang sebenarnya sudah ada transaksi pembayaran uang muka.

Pembuabaran terhadap kampanuye dan Konferensi Pers yang dilakukan oleh aparat negara terhadap GRM IMF-WB adalah tindakan ANTI-DEMOKRASI. Oleh karena itu, Unit Kegiatan Studi Kemasyakatan Universitas Pendidikan Indonesia (UKSK UPI) menyatakan MENGECAM KERAS tindakan ANTI-DEMOKRRASI yang dilakukan pihak keamanan dan menuntut :
1.      Cabut Surat Pemberitahuan Polda Bali No. 9/8012IX/YAN.2.12.2018 sebagai legitimasi pemberangusan demokrasi.
2.      Hentikan segala bentuk intimidasi, provokasi dan represi terhadap rakyat merespons penolakan Annual Meeting IMF-WB
3.      Jamin kebebasan bagi rakyat untuk menyuarakan tuntutan penolakannya dalam berbagai bentuk.

Hormat kami,
Ketua Umum
Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan,


Ahmad Thariq

0 Comments