Pernyataan Sikap UKSK UPI: Menolak Keras Pemberlakuan Permenristekdikti 55 Tahun 2018 sebagai Skema Anti-Demokrasi di Perguruan Tinggi


Salam Demokrasi!

Diterbitkannya Permenristedikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa pada 29 Oktober 2018 merjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di perguruan tinggi. Pasalnya peraturan tersebut melegitimasi perguruan tinggi sebagai kepanjangan tangan negara untuk membatasi ruang demokrasi bagi mahasiswa dengan mengusung jargon-jargon semu “anti-radikalisme”, “Pancasila” dan “nasionalisme”. Dengan kata lain, Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 dapat menjadi legal standing untuk memberangus anasir-anasir kritis di lingkungan perguruan tinggi.

Rezim Jokowi-JK dan Kebijakan Anti-Demokrasi

Selama pemerintahannya, Jokowi-JK telah banyak mencetuskan beragam kebijakan anti-demokrasi. Pada tahun 2017 lalu, Jokowi JK meresmikan UU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai legiitimasi hukum atas nama anti-radikalisme. Legalisasi hukum tersebut dilatarbelakangi oleh alibi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi darurat seiring dengan semakin masifnya perlawanan dari beragam elemen masyarakat yang dianggap menganggu stabilitas negara. UU ini jelas mi berlandaskan semangat anti demokrasi, mengingat gelombang perlawanan dari setiap elemen masyarakat adalah konsekuensi logis akibat krisis ekonomi, politik dan kebudayaan dibawah rezim boneka Jokowi-JK. Alhasil, kebijakan tersebut secara sewenang-wenang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tuduhan menentang ideologi bangsa.

Usaha pemberangusan demokrasi pun berlanjut hingga perguruan tinggi. Akhir 2017, Kemenristekdikti mengeluarkan Rancangan Kemeristekdikti tentang Organisasi Kemahasiswaan. Rancangnn tersebut berupaya untuk mengatur secara sentralistis Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa). Pengaturan tersebut meliputi penyeragaman waktu kepengurusan, susunan organisasi hingga orientasi yang sepenuhnya akademis. Lebih lanjut, perguruan tinggi pun dapat menentukan legalitas Ormawa dengan mengintervensi AD/ART dan dokumen-dokumen organisasi. Apabila organisasi tersebut dianggap berpotensi menganggu stabilitas, maka bisa dibubarkan atau tidak disahkan. Kebijakan ini merupakan skema pemberangusan demokrasi karena secara serampangan melanggar prinsip Organisasi Kemahasiswaan yakni oleh, dari dan untuk mahasiswa. Lebih tepatnya, organisasi kemahasiswaan menjadi hak prerogatif mahasiswa untuk menjalankannya, sehingga pihak perguruan tinggi tidak berwenang mengintervensi secara sepihak.

Hari ini, upaya pemberangusan demokrasi mengemuka dalam Permenristekdikti No 55 Tahun 2018. Berlandaskan riset yang diilis Alvara Research Center yang melibatkan 1800 responden di 25 perguruan tinggi unggulan, Permen ini mengusung perlunya upaya melawan radikalisme agama sebagai upaya memertahankan ideologi Pancasila.

Permenristekdikti 55 2018 merupakan landasan hukum yang dapat melanggengkan kembali praktik P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) seperti masa Orde Baru. Permen 55 membebankan perguruan tinggi tanggung jawab menangkal praktik-praktik yang dianggap radikal dengan mewajibkan program pembinaan ideologi Pancasila sebagai rujukan kegiatan setiap oganisasi kemahasiswaan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 3.

Perguruan tinggi bertanggung jawab uuntuk melakukan pembinaan ideologi bangsa bagi mahasiswa
dan
Pembinaan ieologi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dan rujukan setiap kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi”

Apabila dianalisis secara relasi kuasa, perguruan tinggi yang diberikan tanggung jawab untuk membina ideologi bangsa adalah pihak yang memegang tafsir tunggal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai konsekuensi logis, organisasi kemahasiswaan wajib menjalankan pedoman pembinaan ideologi yang nota bene adalah hasil penafsiran tunggal perguran tinggi sebagai kepanjangan tangan rezim. Ini tentu merupakan usaha depolitisasi mengingat tidak hadirnya ruang penafsiran yang lebh kritis atas Pancasila dari organisasi kemahasiswaan

Permen ini menimbulkan banyak masalah, baik secara proyeksi, maupun operasionalisasinya. Ini karena Permen tersebut memanfaatkan oraganisasi mahasiswa ekstra untuk tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa-Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM-PIB), seperti halnya yang tercantum di Pasal 2 ayat 1

Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatannya melibatkan dan/atau bekerja sma dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi”

Apabila didalami, meski pasal tersebut dibalut dengan asumsi demokratis pengakuan terhadap organisasi ekstra, pengakuan tersebut harus dibatasi dalam satu UKM. Penyatuan oganisasi mahasiswa ekstra dalam satu UKM tentu akan menimbulkan banyak masalah mngingat perbedaan narasi dan orientasi gerak dari setiap organisasi. Dari sudut pandang tersebut, penyatuan organisasi mahasiswa ekstra dalam satu UKM adalah upaya normalisasi, karena mengharuskan penyeragaman narasi dan orientasi gerak.

Permen tersebut juga akan berakibat pada depolitisasi daya kritis organisasi mahasiswa. Terkungkungnya organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi dalam UKM-PIB akan membatasi organisasi tersebut untuk mengambil posisi kritis terhadap ketidakadilan di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan organisasi yang tergabung dalam UKM-PIB diharuskan untuk menangkal gejolak politik yang dianggap menganggu stabilitas perguruan tinggi. Akibatnya, setiap upaya organisasi mahasiswa yang tergabung dalam UKM-PIB untuk menuntut keadilan di dalam perguruan tinggi akan dilabeli melanggar konstitusi dan menganggu stablitas.

Hadirnya UKM-PIB pun akan memperbesar peluang terjadinya konflik horizontal. UKM-PIB yang diproyeksikan sebagai kepanjangan tangan negara di perguruan tinggi dapat diperalat untuk meredam segala bentuk gugatan atas ketidakadilan yang terjadi. Rincinya, oganisasi mahasiswa yang tergabung dalam UKM-PIB akan dipertentangkan dengan organisasi mahasiswa lain yang berusaha untuk menyuarakan sikap kritisnya pada perguruan tinggi dan kondisi rakyat hari ini, baik dalam bentuk diskusi, aksi massa maupun lainnya.

Tegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Seutuhnya di Perguruan Tinggi

Setelah melihat dampak yang terjadi akibat pemberlakuan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018, keberadaan kebijakan tersebut jelas tidak menceminkan sama sekali semangat demokrasi. Secara filosofis, Permen 55 tidak berlandaskan pada semangat Hak Sipil-Politik (Sipol) sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat menjunjung kebebasan berpendapat.

Permenristedikti 55 tahun 2018 akan berakibat pada semakin dibungkamnya mahasiswa merespons komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi di perguruan tinggi. Keadaan yang tentu tidak baik-baik saja, mengingat semakin didiktenya laju pendidikan ke arah pasar bebas. Apabila pendapat kritis harus dibungkam dengan dalih menganggu stabilitas, harus berapa lama lagi kita biarkan UKT semakin mahal, fasilitas berbayar dan parkir berbayar di perguruan tinggi?

Hakikat perguruan tinggi sebagai tempat menggembleng ilmu pengetahuan haruslah ditopang oleh semangat keadilan, demokrasi dan HAM. Perguruan tinggi adalah tempat dimana ilmu pengetahuan dipedebatkan, diuji dan dipraktikan. Upaya untuk memberrangus gugatan ketidakadilan yang terjadi, baik di perguran tinggi atau masyarakat, maupun melarang peredaran narasi ilmu pengetahuan dengan dalih radikalisme jelas bertentangan dengan semangat tersebut.

Maka dari itu, berlandaskan pemaparan mosi sebelumnya, Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan, Universitas Pendidikan Indonesia menolak keras pemberlakuan Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa, dan mnnuntut untuk membuka seluas-luasnya ruang demokrasi di perguruan tinggi!

Ahmad Thariq

Ketua Umum
Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan


0 Comments