Pangkal Masalah Uang Pangkal

Foto ini merupakan karya dari alem- Tim Propaganda Aksi suara mahasiswa UPI


Oleh Rafqi Sadiqin

Sebelumnya boleh membaca Tulisan Tentang SM sebelumnya

BEBERAPA PERTANYAAN PENTING
Naon sih uang pangkal teh? Uang masuk sekolah? Uang gedung?  Uang administrasi?
Kenapa SM harus bayar uang pangkal? Apakah karena masuk ke jalur yang tidak disediakan pemerintah? Jalur Swasta? Jalur yang harus bayar?
Kenapa harus 28 jutaan? WHY? WHYYYY?
BEBERAPA HAL YANG MESTI DIKHATAMKAN
Pembukaan SM (Seleksi Madiri) juga merupakan penerapan dari hak otonomisasi kampus, sebab mahasiswa yang masuk lewat SM harus membayar biaya pendidikan lebih besar dari mahasiswa SNMPTN ataupun SBMPTN. Hal ini dikarenakan kampus memiliki orientasi dana tambahan. Padahal tidak ada perbedaan yang signifikan yang didapatkan mahasiswa SM dengan SBM/SNM mulai dari fasilitas kuliah hingga hal-hal lain yang didapatkan.
GATS (General Agreement of Trade in Services), Indonesia masuk pada tahun 1994, segala hal yang terkait komersialisasi jasa –termasuk pendidikan. Memulai kajian atau suatu bahasan terkait masalah pendidikan –khususnya terkait sistem dan keuangannya– pasti akan dimulai dengan perjanjian ini.
Indonesia Memutuskan untuk masuk kedalam World Trade Organization (WTO) melalui UU No.7 Tahun 1994, pasalnya dalam organisasi perdagangan itu didalamnya terdapat perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Services) yang mana pendidikan menjadi salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan. Pasca hal tersebut praktik-praktik liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan di Indonesia semakin gencar dilaksanakan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk mengakses pendidikan dasar maupun tinggi jadi sulit.

UU PT (Undang-Undang Perguruan Tinggi) di mana ada tonggak otonomisasi dan komersialisasi yang ditandai dengan PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum) UU yang disahkan tahun 2012 ini adalah sequel dari undang-undang sebelumnya yang tidak diresmikan: UU BHP
UU PT pasal 62 ayat 1 berbunyi “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan secara eksplisit tentang otonom perguruan tinggi di bidang nonakademik yang salah-satunya meliputi keuangan. Hal inilah yang membuat celah perguruan tinggi melakukan praktik komersialisasi pendidikan.

Pada pasal 85 komersialisasi terlihat jelas “pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga berumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Di mana dalam pasal ini juga pemerintah menghilangkan tanggung jawabnya akan Pendidikan Indonesia.
               
Dari 2014, ditandai dengan adanya STATUTA UPI  sampai hari ini UPI memiliki status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) ditandai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) no. 15 Tahun 2014. Hal ini mendorong kampus UPI juga melakukan praktik komersialisasi pendidikan. Sebab secara garis besar status PTN BH dengan kuat  mengusung otonomi kampus sesuai dengan PPRI no 15 tahun  2014 pasal 24 ayat 1 “REKTOR UPI menjalankan otonomi dalam bidang akademik akademik.” Selain itu, pada UU no.12  tahun 2012 ttg dikti pasal 65 bahwa PTN-BH memiliki kewenangan seperti; tata kelola dan pemgambilan keputusan secara mandiri, hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, dll. Ini terbukti hingga kini banyak bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan di kampus UPI. Semisal di fakultas beberapa ruangan seperti Auditorium dan ruang kelas, lalu bangunan atau fasilitas seperti Gedung serbaguna, kolam renang, dan memakai lahan parker untuk kegiatan itu semua berbayar sebab sesuai IGU.

Permenristekdikti no 90 tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri pasal 3 ayat 2 berisi “…PTN dapat melakukan seleksi mandiri yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN”.

Terkait SM dan Perjanjian-perjanjian: KEMANA DUITNYA PERGI
Pada akhirnya hanya mahasiswa yang bersedia mengisi form pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan yang kemungkinan besar akan diterima, di sinilah praktik-praktik komersialisasi pendidikan terjadi di UPI. Padahal juga tidak ada kejelasan maupun transparansi akan pengalokasian dana tersebut. Terlebih dana tersebut tidak ditanggung oleh mahasiswa yang diterima jalur SNM/SBM-PTN atau dalam artian sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga bisa jadi sebenarnya UPI menerima biaya itu 2x melalui mahasiswa jalur SM.  Ini juga sangat bertolak belakang dengan prinsip pendidikan dalam Permenristekdikti no 90 tahun 2017 pasal 2 “Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip: a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan; b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.”
SM-UPI sendiri memukul rata biaya masuk setiap mahasiswanya dalam satu jurusannya (bisa dilihat di: pmb.upi.edu/biaya-pendidikan/#) ini juga melanggar aturan pasal 8 ayat 2 Permenristekdikti no 39 tahun 2017 “Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.” Terlihat dimana harusnya biaya uang pangkal disesuaikan dengan kemampuan orang tua atau yang membiayainya tapi ternyata sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di UPI. Sebab pada Tahun 2018 ini setelah pengumumannya tanggal 3 agustus kemarin, banyak yang keberatan akan biaya seleksi mandiri itu. Mulai dari yang ingin dicicil, dihapuskan, bahkan pendaftar dari bidikmisi yang belum lolos di tes SNMPTN/SBMPTN ingin tetap berstatus BM dalam seleksi mandiri.
SM UPI CACAT HUKUM, YANG BISA DILAKUKAN ADALAH…

0 Comments