Pelajar dan Aksi Massa







Kalau kita terus-terusan hanya melakukan hal-hal yang boleh dilakukan, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai apapun. – Emile Pouget

                 
Belakangan ini kita diramaikan dengan gelombang aksi massa di berbagai titik di Indonesia. Berawal dari tagar #SaveKPK yang mulai ramai karena isu pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR dengan mengeluarkan Revisi UU KPK, masyarakat mulai turun kejalan untuk menolak Revisi UU tersebut. Kemudian masyarakat diramaikan lagi dengan hadirnya RKUHP yang dianggap terlalu mencampuri urusan personal. Kemudian keramaian ini diperparah dengan munculnya RUU-RUU lain seperti RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU SDA, RUU PSDN, RUU KKS, dan UU Ketenagakerjaan. Banyaknya ajuan dan revisi undang-undang yang dianggap ngawur dan bermasalah ini menimbulkan pecahnya gelombang aksi massa yang dimulai dari tanggal 24 September, kemudian di tanggal 30 September. Masyarakat dari berbagai elemen mulai dari buruh, petani, mahasiswa, hingga hadirnya pelajar ditengah-tengah massa aksi.
                Keterlibatan pelajar sebagai massa aksi lantas menjadi polemik tersendiri. Banyak khalayak umum khususnya masyarakat di dunia maya menganggap bahwa pelajar hanya ikut-ikutan dan tidak memahami konteks dari permasalahan yang disuarakan di aksi-aksi tersebut. Selain itu banyak dari pelajar tersebut yang menjadi korban dari kebrutalan aparat kepolisian, mulai dari pemukulan, penangkapan, sampai dengan menghilangnya nyawa seorang pelajar STM di Jakarta. Bahkan beberapa diantaranya mendapatkan intimidasi berupa ancaman drop out dari sekolahnya masing-masing.
                Di satu sisi, fenomena pelajar yang ikut dalan aksi ini dapat kita anggap sebagai terbentuknya kesadaran pemuda dalam melihat permasalahan di masyarakat. Pelajar yang selama ini dianggap hanya menghabiskan waktu untuk menerima pelajaran di sekolah dan sering dipandang buruk karena berbagai masalah seperti tawuran, pembulian, narkoba dan lain sebagainya, kini justru serentak turun ke jalan menyuarakan persoalan sosial. Hadirnya pelajar dalam gerakan rakyat hari ini harus direspon dan diapresiasi dengan baik,

Sejarah pelajar dalam dunia pergerakan

Sebenarnya bukan fenomena baru melihat pelajar ikut dalam aksi. Dapat dilihat dalam sejarah bangsa Indonesia pada masa kolonial belanda. Bangkitnya pelajar di masa itu dipicu oleh hadirnya politik etis belanda yang dimana banyak didirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi. Pemuda yang ketika itu berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, mulai timbul kesadarannya melihat kondisi masyarakat saat itu. Para pelajar yang berkesempatan untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan tersebut mulai mengorganisir diri dengan membentuk organisasi budi utomo yang terbentuk pada 20 Mei 1908. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang merupakan gabungan dari gerakan-gerakan pemuda di berbagai daerah yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda Indonesia pertama. Selanjuta PPPI pada tanggal 27-28 Oktober memprakarsai dilaksanakannya Kongres Pemuda Kedua yang kemudian menghasilkan sesuatu yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda yang dibacakan pada 28 Oktober.
                Berlanjut ketika masa kolonial jepang, banyak pemuda yang mendapatkan pelatihan militer. Dari banyaknya organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh jepang, salah satunya adalah Gakukotai (Barisan Pelajar). Para pelajar yang sebelumnya tergabung dalam organisasi militer ini kemudian membentuk Tentara Pelajar.
                Di belahan dunia lain, tepatnya di Negara Chili kita juga dapat belajar dari revolusi penguin. Berawal dari masalah mahalnya biaya pendidikan di Chili, pada tahun 2006 pelajar SMA yang didukung oleh organisasi mahasiswa, serikat guru, serikat buruh, petani, rakyat miskin, dan masyarakat adat melakukan pemogokan dan menduduki ratusan gedung sekolah selama berbulan-bulan. Revolusi penguin akhirnya membuat pemeritah Chili memenuhi tuntutan para pelajar. Pemerintah kemudian menganggarkan 200 Miliyar dolar untuk pendidikan dasar dan membebaskan biaya pendidikan mulai maret 2016.
                Terkait dengan fenomena saat ini, sebenarnya bukan merupakan hal yang mengejutkan melihat pelajar yang terorganisir. Melalui jejak digital yang ada kita dapat melihat di berbagai kota para pelajar mulai mengorganisir dir melalui organisasi yang bernama aliansi pelajar. Berawal dari tahun 2017 beberapa pelajar di Bandung membentuk Aliansi Pelajar Bandung sebagai wadah perjuangan pelajar untuk terlibat dalam perjuangan masyarakat tertindas dan untuk menyuarakan isu-isu pendidikan. Berdirinya Aliansi Pelajar Bandung menjadi pemicu bagi pelajar di kota-kota lain, seperti di Jakarta, Surabaya, Bekasi, Garut, Medan, Malang, Jombang, dan kota-kota lainnya sampai dengan rencana untuk membentuk Aliansi Pelajar Nasional.
                Melihat catatan historis ini, kita dapat memahami bahwa pelajar tidak hanya sekedar siswa yang dididik untuk mendapatkan nilai dan ijazah dari sekolahnya. Tetapi pelajar juga merupakan elemen masyarakat khususnya masyarakat tertindas yang dapat menyuarakan keresahannya.


Pendidikan sebagai alat pembebasan
                Paulo Freire melalui bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas mengkritik sistem pendidikan yang dianggap tidak berpihak kepada kaum yang tertindas. Paulo Freire menilai bahwa pendidikan saat ini dibentuk dengan sistem yang disebut dengan gaya bank, dimana pelajar dianggap sebagai gelas kosong dan tidak mengetahui apa-apa sehingga perlu diberi pendidikan oleh pihak yang dianggap lebih mengetahui yaitu guru. Selain itu Paulo Freire juga menilai bahwa pendidikan saat ini jauh dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pendidikan hanya menjadi lembaga untuk menciptakan individu yang siap untuk berkompetisi tanpa memiliki nalar kritis.
                Berangkat dari pandangan filosifis dan realita yang ada, Paulo freire merumuskan tujuan dari pendidikan adalah pembebasan dan pemanusian. Dalam dua tujuan ini, penyadaran merupakan inti dari pendidikan. Bahwa siswa dan guru sekalipun tidak dapat terpisahkan dari permasalahan dan situasi politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Pendidikan haruslah membangun nalar kritis dari pelajar.
                Melihat fenomena saat ini, dimana para pelajar terlibat langsung dalam gerakan dan aksi massa dapat kita asumsikan bahwa kesadaran pelajar terkait dengan kondisi masyarakat saat ini mulai terbentuk. Pelajar merasa bahwa dirinya juga merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat diam saja ketika melihat penindasan dan kesewenang-wenangan pemerintah terjadi. Kesadaran ini jika ditelusuri sepertinya bukanlah hasil dari pendidikan di lemnbaga sekolah, melainkan kesadaran yang terbentuk langsung dari realita dimana pelajar juga mengalamai dampak dari segala kebijakan yang hadir saat ini. Diantara mereka ada yang merupakan anak dari buruh, petani, dan kaum miskin kota, selain itu RKUHP yang menyetuh keranah privat dan merupakan pasal karet juga mengancam pelajar tersebut.
                Permasalahan yang kemudian terjadi adalah anggapan bahwa pelajar yang terlibat dalam aksi tidak memahami masalah yang disuarakan, Banyak dari pelajar dianggap hanya ikut-ikutan dan hanya mencari kerusuhan. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar dan tidak dapat diamini begitu saja. Pandangan terhadap pelajar yang dianggap tidak memahami isu dan wacana dari masalah yang terjadi merupakan hasil dari buruknya budaya literasi di Indonesia, juga merupakan penyebab dari sistem pendidikan yang tidak membentuk pelajar menjadi insan yang kritis. Pemberangusan buku, minimnya kultur membaca, pelajar yang dibatasi untuk membentuk kolektif otonom, materi di kelas yang tidak menimbulkan nalar kritis, dan guru yang berkultur feudal menjadi penyebab kesadaran pelajar akan masalah sosial tidak terbentuk secara utuh. Selain itu ketika pelajar mencoba untuk berorganisasi dan berusara sering kali dihadang dan dibatasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 yang intinya meminta pihak-pihak terkait untuk mencegah siswa keluar sekolah untuk demo. Surat ini ditandatangani dua hari setelah pelajar ikut demo. Sementara Gubernur Anies Baswedan memerintahkan seluruh SMA/SMK di Jakarta menerapkan absensi pagi dan siang. Terdapat juga ancaman dari Pemkot DKI akan mencabut KJP bagi pelajar yang ketahuan mengikuti aksi. Selain itu polisi di beberapa tempat, polisi melakukan sweeping dan memberi himbauan kesekolah agar mencegah siswanya untuk mengikuti aksi.
                Tetapi ternyata segala represifitas dan intimidasi yang terjadi tidak membuat mereka menyerah dan tunduk begitu saja. Berbagai pihak menaruh rasa hormat, YLBHI siap mendampingi, KPAI menyatakan perlindungan, UNICEF pun ikut bersuara untuk mendukung hak pelajar dalam aksi. Disamping itu gelombangan massa pelajar yang terlibat aksi justru semakin massif. Mereka dengan sangat jelas telah mengajarkan kita bagaimana aksi dan perlawanan yang seharusnya dimana ketika dipukul mundur, bukan berarti kalah. Pelajar kali ini berhasil menerapkan apa yang dinamakan dengan aksi langsung.
Tindak lanjut dan dukungan kita
                Saat ini pelajar menjadi sorotan utama publik, terjadi pro kontra oleh berbagai pihak. Ada yang mengapresiasi, ada yang nyinyir dan mencibir. Di sisi lain, mahasiswa malah mendapat tanggapan yang berbeda. Mahasiswa oleh berbagai pihak, dianggap ekslusif dan terlalu banyak membawa kepentingan politis.
                Sebenarnya pandangan negatif terhadap pelajar maupun mahasiswa ini tidak perlu ditanggapi dengan emosional. Kita harus menganggapnya sebagai kritik dan pemicu bagi kita untuk membangun gerakan yang lebih maju, untuk memperkuat elemen persatuan rakyat. Mahasiswa yang memiliki kesadaran lebih dan terbiasa dengan wacanaca wacana politik yang rumit harusnya memfasilitasi pelajar untuk mendapatkan pendidikan politik kritis. Selain itu kita sebagai pihak yang lebih sadar juga harusnya mendorong para pelajar yang belum terorganisir agar para pelajar membentuk organisasi progresif di tempatnya masing-masing.
                Kita juga harus ingat bahwa hak untuk menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang, yaitu UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. dan dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu bagi kita yang mampu untuk melakukan advokasi hukum, hendak juga membantu para pelajar yang terkena masalah setelah mengikuti aksi. Terakhir adalah, bahwa baik mahasiswa dan pelajar harus sama-sama belajar dan harus memandang dirinya setara.
Referensi :
Pendidikan Kaum Tertindas – Paulo Freire
Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Sabotase dan Aksi Langsung -  Emile Pouget



0 Comments